Menohok! Gen Z Singgung Potret Kinerja dan Privilege DPR

Bisnisbandung.com - Kritik terhadap gaji dan tunjangan DPR makin mencuat setelah demonstrasi pada akhir Agustus menyoroti kesenjangan antara penghasilan wakil rakyat dan buruh.

Virdian Aurellio, Ketua BEM Unpad 2022, menilai persoalan ini bukan sekadar soal nominal, tetapi juga berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja DPR yang dinilai jauh dari harapan.

“Kalau memang banyak anggota DPR RI menyadari bahwa hari ini banyak yang belum perform sehingga gaji naik, tunjangan naik itu dikritisi, maka bukan cuma cukup sadar, tapi perlu ada pembenahan sistem,” lugasnya dalam acara Rosi, dilansir dari youtube Kompas TV.

Baca Juga: Berakhir Ricuh, Ikrar Nusa Bhakti: Kalau Kapolri Tak Bisa Kendalikan Demonstrasi Untuk Apa Bertahan?

Menurutnya, hak publik untuk mendapatkan informasi seputar kinerja DPR kerap tidak terpenuhi.

Mulai dari data absensi rapat paripurna yang rendah, hingga proses legislasi yang dinilai tertutup dan sering melahirkan produk hukum yang ditolak masyarakat.

Ia menekankan bahwa publik berhak mengetahui bagaimana tunjangan besar yang diterima DPR digunakan, terlebih jika dalihnya untuk menyerap aspirasi konstituen.

Virdian juga menyoroti perbedaan mencolok antara gaji DPR dan buruh. Berdasarkan data FITRA, gaji dan tunjangan anggota DPR disebut bisa mencapai Rp230 juta per bulan atau 42 kali lipat dari UMR Jakarta.

Baca Juga: People Power di Depan Mata? Amien Rais Singgung Aksi 25 Agustus

Namun, angka fantastis ini tetap menjadi kontroversi karena DPR enggan membeberkan nominal secara transparan.

Bagi generasi muda, isu ini dianggap mencerminkan adanya ketidakadilan. Di satu sisi, buruh berjuang menuntut kenaikan upah di tengah kondisi ekonomi sulit, sementara di sisi lain DPR tetap menikmati fasilitas tinggi meski tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut rendah.

Lebih jauh, Virdian menilai DPR membutuhkan pembenahan sistem kinerja yang terukur. Ia menekankan pentingnya indikator kinerja (KPI) yang jelas, termasuk soal kehadiran dalam rapat dan capaian program legislasi.

Menurutnya, absensi rapat yang hanya berkisar 50–63 persen menunjukkan lemahnya komitmen wakil rakyat terhadap tugas utamanya.

Baca Juga: Muak dan Tak Percaya Lagi, Rocky Gerung Soal Demo Ojol: Puncak Kekecewaan Publik!