Tunjangan DPR di Tengah Krisis Rakyat, Rudi S Kamri: Ini Paradoks Negeri!

Bisnisbandung.com - Rudi S Kamri kembali menyoroti paradoks dunia politik Indonesia.

Khususnya terkait tunjangan anggota DPR yang dianggap jauh dari kepedulian sosial.

Dalam youtubenya Rudi menyoroti besaran tunjangan yang diterima wakil rakyat.

Baca Juga: Yakin Bukan Bunuh Diri, Kuasa Hukum dan Pengamat Intelijen Soroti Kasus Arya Daru

Mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan sidang, tunjangan telepon, transportasi, hingga tunjangan perumahan yang menurutnya sangat jauh dari kondisi rakyat biasa.

Rudi menjelaskan “Apakah setiap hari mereka datang ke kantor DPR di Senayan? Belum tentu.”

“Sementara rakyat menjerit dengan kondisi ekonomi sulit,” kata Rudi.

Ia menegaskan bahwa saat defisit APBN mencapai Rp600 triliun, wajar bagi rakyat menilai kemewahan tunjangan DPR sebagai bentuk ketimpangan.

Rudi menyebut beberapa tunjangan seperti tunjangan beras Rp12 juta per bulan, tunjangan transportasi Rp7 juta, hingga tunjangan perumahan puluhan juta rupiah.

Baca Juga: Kadin Dukung SAPA UMKM, Tekankan Pemetaan Usaha dan Disiplin Perbankan

Menurutnya narasi wakil rakyat yang menganggap hal ini wajar menunjukkan hilangnya empati terhadap rakyat.

Rudi mengatakan “Rakyat sedang menderita banyak yang kesulitan bertahan hidup sementara anggota DPR menikmati berbagai tunjangan berlapis.”

“Mereka seolah tidak merepresentasikan kepentingan rakyat,” kritik Rudi.

Ia menambahkan bahwa fasilitas perumahan yang dibangun untuk anggota DPR banyak yang mangkrak dan bisa dimanfaatkan rakyat agar tidak mubazir.

Baca Juga: Pedagang Kecil Hadapi Dilema Akses Aplikasi SAPA UMKM, Ini Tanggapan Menteri