Berakhir Ricuh, Ikrar Nusa Bhakti: Kalau Kapolri Tak Bisa Kendalikan Demonstrasi Untuk Apa Bertahan?

Bisnisbandung.com - Demonstrasi yang digelar mahasiswa dan buruh di depan Gedung DPR/MPR serta sejumlah titik di Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025 berakhir ricuh.

Kerusuhan bahkan menelan korban jiwa, seorang pengemudi ojek online tewas usai tertabrak kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan.

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai peristiwa ini tidak bisa dianggap sepele.

Baca Juga: Kritik Tajam! Diaspora Indonesia di Denmark Soroti DPR Joget Saat Rakyat Sengsara

Ia mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya diuntungkan dari aksi demo yang berujung rusuh.

Dikutip dari youtubenya, Ikrar menjelaskan "Kalau kita lihat, awalnya tuntutan demo menyinggung soal Jokowi, lalu bergeser ke isu tunjangan DPR."

"Perubahan tema yang tiba-tiba ini memunculkan dugaan adanya kepentingan politik yang bermain. Apalagi kalau sampai ada korban jiwa seolah-olah memang dicari martir," kata Ikrar.

Menurut Ikrar insiden tewasnya seorang ojol yang ditabrak rantis Brimob membuat kepercayaan publik pada aparat kepolisian semakin tergerus.

Ia menilai Kapolri harus mengambil langkah berani sebagai bentuk tanggung jawab.

Baca Juga: DPR Dikecam Publik, Pendapatan Tinggi Dinilai Tak Sejalan dengan Kinerja

"Kalau di negara-negara demokratis kepala kepolisian sudah pasti mundur. Atau kalau tidak ya dicopot. Karena jelas ada kegagalan mengendalikan anak buah di lapangan," ujarnya.

Meski begitu Ikrar juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang langsung menyampaikan belasungkawa secara resmi dan berjanji memberikan jaminan ekonomi untuk keluarga korban.

Menurutnya sikap Prabowo bisa sedikit meredam potensi meluasnya amarah publik.

"Presiden sudah tepat menyampaikan duka cita dan menjamin keluarga korban. Itu menyejukkan. Tapi Prabowo juga harus lebih waspada. Jangan sampai gelombang demo ini terus membesar dan diarahkan jadi isu politik untuk menjatuhkan pemerintahannya," tegasnya.

Baca Juga: Menyangkal Manipulasi Data, BPS Jelaskan Cara Baca Garis Kemiskinan