bisnisbandung.com - Kritik tajam terus diarahkan kepada DPR RI setelah isu kenaikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta mencuat ke publik.

Kebijakan tersebut menambah daftar panjang fasilitas mewah yang dinikmati wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih serba sulit.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menjelaskan bahwa mulai Oktober 2025, anggota DPR tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas.

Baca Juga: Fitur Lengkap dari Whatsapp Web yang Dapat Membantu Kegiatan Sehari-hari

Sebagai gantinya, diberikan tunjangan kontrak rumah sebesar Rp50 juta per bulan sejak Oktober 2024. Dengan tambahan itu, pendapatan resmi anggota DPR diperkirakan bisa menembus lebih dari Rp100 juta per bulan.

Walaubegitu, publik tetap mengecam, banyak yang beranggapan dana negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk bantuan sosial, pendidikan, dan layanan publik ketimbang tambahan fasilitas bagi pejabat.

Keputusan ini menuai kecaman dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Direktur Eksekutif Formapi, Lucius Karus, menilai kenaikan pendapatan tidak memiliki dasar rasional, terutama jika dikaitkan dengan kinerja DPR yang belakangan dianggap lemah.

Baca Juga: Dulu Teriak Koruptor Mati, Ikrar Nusa Bhakti: Kini Noel Minta Amnesti ke Presiden Prabowo!

Formapi mencatat, dari 42 rancangan undang-undang prioritas tahun 2025, baru satu yang disahkan, yakni revisi Undang-Undang TNI.

Rendahnya capaian legislasi ini memperlihatkan bahwa tingginya pendapatan anggota dewan tidak otomatis berbanding lurus dengan produktivitas mereka.

Selain itu, Formapi juga menyoroti sikap sebagian anggota DPR yang justru merespons kritik publik dengan pembenaran dan sikap defensif. Padahal, dalam prinsip demokrasi, kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat.

“Ya, tidak tahu malu, kesadaran, tidak punya komitmen gitu ya. kritikan rakyat dijawab oleh anggota DPR dengan pembenaran-pembenaran, dengan rasionalitas-rasionalitas,” lugasnya dilansir dari youtube MDTV News Official.

“Ya harusnya kan kalau berkata dari logika bahwa yang memiliki kekuasaan itu sesungguhnya adalah rakyat,” lanjutnya.***

Baca Juga: 7 Anggota Brimob Ditahan, Kapolda Metro Janji Proses Ojol Tewas Transparan