Anggota Dewan Tepis Gaji Buruh dan DPR Beda 42 Kali Lipat, Namun Enggan Sebut Nominal

bisnisbandung.com - Polemik mengenai perbedaan penghasilan antara anggota DPR dan buruh terus mencuat setelah gelombang demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPR pada akhir Agustus.

Isu ini dipicu klaim adanya disparitas hingga 42 kali lipat antara gaji buruh dan anggota dewan.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Irawan, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, menyebut unjuk rasa adalah konsekuensi demokrasi dan menjadi bagian dari hak publik untuk menyampaikan pendapat.

Baca Juga: Berakhir Ricuh, Ikrar Nusa Bhakti: Kalau Kapolri Tak Bisa Kendalikan Demonstrasi Untuk Apa Bertahan?

Ia menilai kritik terhadap gaji DPR merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem terbuka.

Namun, ketika ditanya mengenai nominal penghasilan bulanan, Ahmad Irawan menyatakan isu tersebut sensitif. Ia menegaskan gaji pokok seorang anggota DPR hanya sekitar Rp16 juta per bulan.

Angka yang lebih besar berasal dari berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan jabatan, komunikasi, hingga rumah dinas. Meski demikian, ia membantah total penerimaan mencapai Rp230 juta per bulan sebagaimana sempat disebutkan sejumlah pihak.

Baca Juga: People Power di Depan Mata? Amien Rais Singgung Aksi 25 Agustus

“Nah, itulah saya bilang, pertanyaan mengenai jumlah gaji adalah pertanyaan yang sensitif. Kalau gaji itu hanya sekitar 16 juta gaji pokoknya,” ujarnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Ahmad Irawan menegaskan, tunjangan yang diterima tidak bisa dipandang sebagai pendapatan pribadi semata.

“Gaji pokoknya selebihnya adalah tunjangan-tunjangan yang sekali lagi bahwa tunjangan-tunjangan tersebut kami gunakan dalam menjalankan peran kami sebagai anggota DPR gitu,” tegasnya.

Menurutnya, dana tersebut dipakai untuk mendukung pelaksanaan tugas, termasuk berinteraksi dengan konstituen dan menyerap aspirasi di daerah pemilihan.

Baca Juga: Muak dan Tak Percaya Lagi, Rocky Gerung Soal Demo Ojol: Puncak Kekecewaan Publik!

Ia juga menilai perbandingan langsung antara gaji buruh dan anggota DPR tidak sebanding karena beban kerja serta fungsi yang dijalankan berbeda.