Bisnisbandung.com - Ekonom Awalil Rizky menyoroti ketimpangan ekonomi Indonesia yang dinilai masih jauh dari kata merata.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Maret 2025 rasio Gini Indonesia tercatat 0,375 turun tipis dibandingkan periode sebelumnya.
Namun menurut Awalil penurunan ini tidak signifikan dan tidak mencerminkan kondisi real ketimpangan antar penduduk.
Baca Juga: Qodari Ungkap Strategi Prabowo Amankan Triliunan Rupiah dari Perkebunan Sawit
Dalam youtubenya, Awalil menjelaskan rasio Gini yang dipublikasikan BPS berbasis pengeluaran, bukan pendapatan atau kekayaan.
"Kelompok bawah bisa terlihat lebih tinggi karena mengandalkan bantuan atau pinjaman sementara kelompok atas tidak seluruh pendapatannya dibelanjakan," kata Awalil.
Lebih jauh Awalil menekankan ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di desa.
"Di kota rasio Gini Maret 2025 mencapai 0,395 sedangkan di desa 0,298. Penurunan nasional relatif tipis jadi klaim perbaikan ketimpangan harus dilihat dengan hati-hati," ujarnya.
Faktor utama ketimpangan menurut Awalil adalah jenis pekerjaan dan basis pendidikan.
Baca Juga: Keluarga Beberkan Kejanggalan Baru dalam Kasus Kematian Diplomat Arya Daru Pangayunan
Pekerja berpendidikan tinggi cenderung mendapatkan upah besar di sektor industri, pertambangan, jasa keuangan, dan informasi.
Sementara sebagian besar buruh tani atau pekerja pabrik dengan pendidikan rendah memperoleh penghasilan rendah.
Selain itu kebijakan ekonomi yang cenderung memprioritaskan sektor modal besar, seperti industri hilirisasi nikel dan sawit, memperlebar kesenjangan.
"Investasi memang penting tapi arus uang mengikuti modal besar bukan produksi rakyat. Maka ketimpangan tetap tinggi," tambahnya.
Baca Juga: Setelah Gempa Bekasi, BMKG Catat Satu Susulan dengan Magnitudo Lebih Rendah
Artikel Terkait
Jokowi Disorot Rocky Gerung, Demokrasi Indonesia Terancam Karena Feudalisme Kampus
Bupati Sukabumi Asep Japar Angkat Suara Terkait Balita yang Meninggal di Wilayahnya
Balita Tewas Cacingan, Bupati Sukabumi Asep Japar Tegaskan Evaluasi Menyeluruh Semua Pihak Terkait
Dedi Mulyadi Sebut Tragedi Raya Bukti Birokrasi Sukabumi Gagal Lindungi Warga
Diinjak dan Kesakitan, Gubernur Dedi Mulyadi Tetap Dampingi Warga di Puncak Pinang
Tunjangan DPR Rp50 Juta per Bulan, Adi Prayitno Sebut Ini Soal Sensitif di Tengah Ekonomi Sulit