Bisnisbandung.com - Filsuf publik Rocky Gerung mengkritik keras situasi demokrasi Indonesia, menyoroti peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan kebijakan mantan Presiden Jokowi.
Menurut Rocky Gerung demokrasi sejati harus dilatih sejak kampus bukan hanya diikuti sebagai formalitas.
Dikutip dari youtubenya, Rocky Gerung menekankan pentingnya pendidikan filosofis sebagai dasar memahami hukum dan negara.
Baca Juga: Eropa Satu per Satu Akui Palestina, Hamas Ambil Sikap Realistis Terima Gencatan Senjata
“Kalau kampus berhenti bertengkar secara argumentatif, seluruh civitas akademika sedang berupaya masuk surga karena mereka sedang berdoa. Tidak ada argumentasi dari kampus,” ujarnya.
Rocky Gerung menyoroti masalah feudalisme akademis di mana hierarki profesor dan rektor dianggap menghalangi dialog terbuka.
“Mimbar akademis bukan milik rektor atau profesor. Semua yang punya dalil berhak memakai mimbar ini dan dijamin kebebasannya,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar UGM tidak menjadi “Universitas Gajah Merah” yang mengekang kebebasan berpikir mahasiswa.
Baca Juga: Gaza Dibombardir 60 Warga Tewas dalam 24 Jam, Analis Ungkap Motif Israel Tolak Damai
Dalam pembahasan politik kontemporer, Rocky Gerung menilai mantan Presiden Jokowi telah merusak demokrasi melalui keputusan-keputusan di MK.
Ia mencontohkan kontroversi ijazah Presiden yang dipersoalkan publik.
“Sebagai warga negara saya berhak mempersoalkan apa saja tentang negara dan kepala negara. Ini bagian dari kedaulatan rakyat,” katanya.
Rocky Gerung juga menyinggung indeks demokrasi Indonesia yang menurun.
Ia menilai meskipun institusi demokrasi ada seperti KPU, KPK, dan DPR, institusionalisasi nilai demokrasi masih lemah.
Baca Juga: Transfer Daerah Anjlok ke Rp650 T, LPEM UI Peringatkan Potensi Ketimpangan Daerah
Artikel Terkait
Solo Ternyata Tak Suka AHY, Connie Bakrie: PDI Perjuangan Mau Dampingi Prabowo atau Maju Sendiri?
Demonstrasi Mahasiswa Efektif Pemakzulan Gibran, Rocky Gerung: Proses Parlemen Hanya Buang Waktu
Status Setya Novanto di Golkar Diklarifikasi Ahmad Doli: Belum Pernah Keluar
95% Warga Puas, Pengamat Politik: Namun Pengangguran dan Kemiskinan Jadi PR Gubernur Dedi Mulyadi
Anggaran Pendidikan 2026 Dikritik Awalil Rizky, MBG Diduga Abaikan Amanat Konstitusi
Bongkar Sindikat Impor Pakaian Bekas di Bandung, Mendag Budi Santoso: Nilainya Tembus Rp112 Miliar