Anggaran Pendidikan 2026 Dikritik Awalil Rizky, MBG Diduga Abaikan Amanat Konstitusi

Bisnisbandung.com - Awalil Rizky menyoroti rancangan RAPBN 2026 khususnya alokasi anggaran pendidikan yang menurutnya terlalu banyak dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Awalil Rizky hal ini berpotensi melanggar amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menekankan pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua anak terutama di jenjang dasar dan menengah.

Dalam youtubenya, Awalil Rizky mengutip data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menyebutkan hampir separuh anggaran pendidikan di RAPBN 2026 akan dialokasikan untuk MBG.

Baca Juga: Peluncuran Buku Jokowi’s White Paper di UGM Diwarnai Pemadaman Listrik

Sementara sektor pendidikan lain terancam berkurang. “Tidak ada perintah makan gratis dalam konstitusi kita. Tapi mengapa MBG ini sangat diprioritaskan bahkan besaran dananya naik berlipat-lipat,” kata Awalil Rizky.

Dalam RAPBN 2026 total anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp75,8 triliun naik dari Rp72,4 triliun pada tahun 2025.

Namun sekitar Rp33,5 triliun atau 44% dari total anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk MBG.

“Alokasi sektor pendidikan lain otomatis berkurang, termasuk investasi untuk sekolah, LPDP, hingga kesejahteraan guru,” tambah Awalil Rizky.

Baca Juga: Setya Novanto Bikin eks KPK Geram, Dari Drama Penangkapan ke Bebas Bersyarat

Awalil Rizky juga menyoroti alokasi anggaran untuk sekolah kedinasan yang dianggap tidak transparan.

“Ini jelas melanggar Sisdiknas Pasal 49 yang mewajibkan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk pemenuhan pendidikan dasar hingga menengah,” ungkap Awalil Rizky.

Menurut Awalil Rizky idealnya alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja negara harus benar-benar digunakan untuk pendidikan bukan untuk program yang tidak diatur dalam konstitusi.

Ia juga mengingatkan realisasi anggaran pendidikan dalam beberapa tahun terakhir kerap tidak mencapai 20% bahkan pada 2024 kurang dari 90%.

Awalil Rizky menegaskan peran DPR sangat penting dalam meninjau kembali RAPBN 2026 agar anggaran pendidikan benar-benar berpihak pada rakyat bukan hanya program tambahan seperti MBG.

Baca Juga: Setya Novanto Bebas Bersyarat, Hak Narapidana atau Celah Hukum?