Kontroversi Bendera One Piece di Bulan Kemerdekaan, Ini Pendapat Adi Prayitno

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Adi Prayitno angkat suara soal kontroversi pengibaran bendera One Piece di bulan kemerdekaan.

Menurut Adi Prayitno perdebatan ini seharusnya dimaknai sebagai bentuk ekspresi dan kritik sosial bukan justru dicurigai sebagai tindakan makar atau merongrong negara.

“Pertanyaannya sederhana, ngibarin bendera One Piece, salahnya di mana?” kata Adi dalam video youtubenya.

Baca Juga: 2030 Jadi Tahun Penentuan: Indonesia Selamat atau Bubar dari Middle-Income Trap?

Adi menilai pengibaran bendera bajak laut dari anime Jepang itu justru merupakan bentuk ekspresi anak-anak muda yang merasa Indonesia belum baik-baik saja di usia 80 tahun kemerdekaannya.

Ia menyebut isu ini telah menimbulkan pembelahan ekstrem di masyarakat.

“Pro dan kontra terjadi di mana-mana. Tapi saya melihat ini sebagai kritik kreatif. Banyak persoalan negeri ini yang belum selesai kemiskinan, pengangguran, hingga eksploitasi tambang. Mungkin ini cara anak muda menyuarakannya,” jelasnya.

Menurut Adi justru sikap reaktif dari sebagian pejabat pemerintah yang menyebut pengibaran bendera One Piece berpotensi makar yang memperkeruh suasana.

Ia mengingatkan One Piece hanyalah simbol fiktif dan tidak relevan untuk dibawa ke ranah hukum.

Baca Juga: Mulai 17 Agustus! Bank Indonesia Luncurkan “Payment ID”, Transaksi Digitalmu Kini Tersambung ke NIK dan Diawasi Negara! Pajak Mengintai Dompetmu

“Ini hanya bendera dari film kartun. Kenapa harus dianggap ancaman? Banyak masyarakat sipil dan mahasiswa juga bereaksi karena merasa ekspresi mereka dibatasi,” tegasnya.

Ia mengimbau agar kritik termasuk lewat simbol budaya pop seperti bendera One Piece ditanggapi dengan solusi bukan intimidasi.

Adi menyoroti bahwa inti perdebatan bukan pada bendera One Piece itu sendiri melainkan ketika bendera itu dikibarkan berdampingan atau di bawah bendera Merah Putih.

Hal ini menurutnya menimbulkan kesan seolah menandingi simbol negara.

Baca Juga: WhatsApp Call Terancam Jadi Fitur Premium? Komdigi Kaji Skema Khusus, Menkominfo Meutya Hafid: “Hanya Usulan!”