Nadiem Sebut Proyek Chroombook Sudah Dalam Pengawasan, eks Penyidik KPK: Bisa Saja Hanya Temeng

bisnisbandung.com - Pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, yang menyebut pengadaan laptop Chromebook dilakukan dalam koordinasi dan pengawasan sejumlah lembaga negara, kembali disorot.

Klaim tersebut dinilai belum tentu mencerminkan proses pengadaan secara menyeluruh, terutama jika dilihat dari perkembangan hasil penyidikan Kejaksaan Agung.

Nadiem sebelumnya menyebut bahwa proyek senilai triliunan rupiah itu telah berada di bawah pemantauan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta lembaga seperti BPKP dan KPPU, guna menjamin kepatuhan terhadap aturan dan menjaga transparansi.

Baca Juga: Butiran Air Mata di Karung Beras

Ia juga menilai bahwa pemilihan Chromebook sebagai perangkat utama didasarkan pada alasan efisiensi biaya.

Namun, menurut analisis dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, kehadiran lembaga pendamping bukan jaminan bahwa seluruh proses pengadaan bersih dari penyimpangan.

Ia mengingatkan bahwa pendampingan institusi seperti BPKP dan Jamdatun umumnya hanya terbatas pada dokumen formal dan tata kelola administratif yang disediakan oleh pihak kementerian.

“Memang kadang-kadang pendampingan-pendampingan ini, kalau kita melihat bahwa ternyata korupsinya sudah direncanakan dari awal, ya pendampingan ini hanya sebagai formalitas,” ungkapnya dilansir dari youtube Metro TV.

Baca Juga: PDIP Tancap Gas, Gibran Ditinggal? Rocky Gerung Ungkap Skenario Mengejutkan!

Aspek-aspek krusial yang terjadi di balik layar, seperti pertemuan informal, pembentukan grup komunikasi internal, atau perubahan spesifikasi teknis secara manipulatif, umumnya tidak masuk dalam pengawasan lembaga pendamping.

Yudi menilai bahwa dalam konteks ini, pendampingan bisa saja hanya menjadi formalitas administratif, yang digunakan sebagai tameng agar pengadaan terlihat legal dan akuntabel di mata publik.

Padahal, jika praktik korupsi sudah direncanakan dari awal, maka mekanisme pengawasan yang bersifat terbatas hanya pada dokumen permukaan tidak akan mampu mendeteksi skenario yang telah disusun secara sistematis.

Lebih lanjut, ia mengaitkan pola semacam ini dengan kasus besar lain seperti proyek e-KTP, di mana pengawasan pun berlangsung namun tetap tidak mampu membendung terjadinya korupsi masif.

Baca Juga: Kerumunan Maut di Alun-Alun Garut, 3 Orang Tewas dalam Acara Pernikahan Anak Gubernur Jabar