Kajian ICW dan Pernyataan Nadiem Tidak Selaras, Transparasi Jadi Sorotan

bisnisbandung.com - Isu korupsi pengadaan laptop oleh staf Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mencuat dan kini pernyataan dari mantan Menteri Nadiem Makarim dianggap tidak selaras dengan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Nadiem Makarim melaluii konfrensi pers mengungkapkan bahwa saat program tersebut dijalankan, Ia mengupayakan asas transparansi.

“Seperti yang saya bilang, asas transparansi dan asas meminimalisir konflik kepentingan menjadi prioritas utama dalam proses pengadaan ini,” ucap Nadiem.

Baca Juga: Geram Empat Pulau di Aceh Jadi Wilayah Sumut, Deddy Sitorus: Bobby Kayak Anda Sudah Beres Aja dengan APBD

Namun ICW, melalui Almas Sjafrina, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan perangkat teknologi pendidikan, terutama laptop jenis Chromebook dan salah satunya terkait tranparansi.

“Karena satu, ini juga pentingnya transparansi dalam, sektor pengadaan barang dan jasa,” tuturnya dilansir dari youtube Metro TV.

“Nah, ketika kami melakukan penelitian ini, kan, masih di tahap perencanaan belanja ya. Dan pada saat itu kami tidak menemukan informasi belanja laptop Kemendikbud ini akan didistribusikan ke mana saja, ke sekolah mana saja,” terusnya.

Baca Juga: Kontroversi Keputusan Kemendagri Dinilai Bisa Membuka Luka Lama Rakyat Aceh, Sorotan Jurnalis Senior

Kajian yang dilakukan sejak 2021 menyimpulkan bahwa keputusan pembelian perangkat tersebut tidak didasarkan pada urgensi kebutuhan pendidikan saat itu, terlebih dalam konteks pandemi COVID-19.

Salah satu temuan penting dari ICW adalah ketidaksesuaian antara spesifikasi perangkat dan kondisi geografis daerah yang menjadi target distribusi. Chromebook yang membutuhkan koneksi internet stabil dinilai tidak cocok untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), yang justru sering mengalami kendala konektivitas.

Ini bertolak belakang dengan rencana awal Kemendikbud yang menyebutkan bahwa distribusi akan difokuskan ke daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur.

Transparansi juga menjadi titik kritik utama. ICW menyebut bahwa sejak tahap perencanaan, tidak ditemukan informasi terbuka terkait sekolah atau wilayah mana saja yang akan menerima perangkat tersebut.

Minimnya data distribusi, rincian spesifikasi, dan rencana implementasi dalam platform resmi seperti SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) mempersulit pemantauan publik atas kebijakan tersebut.

Baca Juga: Bukan Fitnah! Mahfud Bongkar Alasan Budi Arie Diseret Kasus Judol