Kontroversi Keputusan Kemendagri Dinilai Bisa Membuka Luka Lama Rakyat Aceh, Sorotan Jurnalis Senior

Bisnisbandung.com - Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait perubahan administratif empat pulau di Aceh Singkil menuai kritik tajam, salah satunya datang dari jurnalis senior Hersubeno Arief.

Hal ini berkaitan dengan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 menyatakan bahwa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar kini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Padahal sebelumnya, wilayah ini masuk dalam administratif Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Hersubeno mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, ia mendapat banyak pesan dari koleganya di Aceh yang meminta agar isu ini tidak dianggap sepele.

Baca Juga: Bukan Fitnah! Mahfud Bongkar Alasan Budi Arie Diseret Kasus Judol

Ia menyinggung langkah pemerintah pusat dapat membuka kembali luka lama masyarakat Aceh yang pernah merasa dikhianati oleh negara.

“Dalam sepekan terakhir ini, saya banyak dijapri oleh para sahabat dari Aceh. Mereka meminta saya agar ikut mengingatkan Presiden Prabowo ini jangan sampai menganggap remeh soal keberatan warga Aceh,” ujarnya di youtube pribadinya.

“Mereka mengingatkan saya bahwa peristiwa ini bisa membuka luka lama rakyat Aceh yang merasa kembali dikhianati oleh pemerintah pusat. Dan bagaimana sejarah Aceh itu diwarnai dengan pemberontakan,” terusnya.

Baca Juga: Helmy Yahya Bongkar Strategi Dedi Mulyadi yang Bikin Publik Terkesima

Menurutnya, sikap pemerintah yang tidak sensitif terhadap reaksi masyarakat Aceh bisa mengulang sejarah lama seperti pemberontakan Daud Beureueh tahun 1953 yang dipicu oleh kebijakan penggabungan Aceh ke wilayah Sumatera Utara.

Hersubeno juga mengulas bahwa ketegangan ini tak sekadar soal administratif. Bagi masyarakat Aceh, hal ini menyangkut harga diri, identitas, dan martabat.

Ia menyinggung konsep “tueng bila” dalam budaya Aceh yang menggambarkan bagaimana orang Aceh lebih memilih berkorban daripada harga dirinya diinjak.

Terkait langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menawarkan kerja sama pengelolaan keempat pulau tersebut, Hersubeno menilai respons Pemerintah Aceh mencerminkan penolakan halus.

Baca Juga: Picu Amarah PDIP, Adi Prayitno: Jika Budi Arie Tak Klarifikasi