Pemeriksaan Khofifah di Mapolda Jatim Picu Spekulasi, Alifurrahman:Kasus Serupa Biasanya di Jakarta

bisnisbandung.com - Pemeriksaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolda Jatim menarik perhatian publik dan menuai berbagai spekulasi.

Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan korupsi dana hibah yang telah menyeret 21 orang tersangka.

Namun, lokasi pemeriksaan yang dilakukan di Surabaya alih-alih di Jakarta menjadi sorotan utama dari pegiat media sosial Alifurrahman.

“Biasanya, untuk kasus yang serupa, kalau levelnya gubernur, itu pemeriksaannya ya di Jakarta, untuk kasus apa pun lah, mau dari gubernur Jawa, luar Jawa yang jauh sekalipun, itu pemeriksaannya di Jakarta,” gamblangnya dilansir dari youtube Seword TV.

Baca Juga: Pasar Mobil Makin Lesu, Beban Pajak Dinilai sebagai Faktor Penghambat Penjualan

Menurut Alifurrahman, langkah KPK yang memilih memeriksa Khofifah di Mapolda Jatim menimbulkan pertanyaan mengenai perlakuan khusus terhadap tokoh politik tersebut.

Ia menilai bahwa dalam kasus serupa, pejabat setingkat gubernur dari berbagai provinsi biasanya menjalani pemeriksaan di Jakarta, tidak di wilayah asalnya. Hal ini menimbulkan kesan adanya pengecualian prosedur.

Selain itu, munculnya narasi dari pihak luar, seperti organisasi masyarakat sipil yang menyebut Khofifah hanya dimintai keterangan dan bukan diperiksa, turut diperhatikan oleh Alifurrahman.

Ia menyoroti upaya semacam itu sebagai bagian dari gerakan sistematis yang terkesan ingin mengamankan posisi Khofifah dari potensi tersangka.

Baca Juga: Pakar Mikroekspresi Baca Gestur Aneh Diplomat Arya Daru Pada CCTV Sebelum Tewas

“Ini kan seperti menunjukkan bahwa memang upaya untuk menyelamatkan Khofifah itu dilakukan dengan sangat luar biasa terencana, gitu,” tuturnya.

Baginya, perbedaan istilah antara “dimintai keterangan” dan “diperiksa” bukanlah hal yang substansial dalam konteks proses hukum yang sedang berjalan.

Kasus dana hibah yang tengah diselidiki KPK telah melibatkan sejumlah nama penting, termasuk tokoh politik dan anggota DPRD Jawa Timur.

Baca Juga: Wakil Presiden di Papua, Pengamat: Bukan Tugas Baru tapi Beban Berat untuk Gibran