Tak kalah penting Rudi menyoroti pola pikir masyarakat yang semakin mengedepankan cara-cara instan untuk memperoleh sesuatu.
"Mereka lebih memilih pakai otot ketimbang otak. Rendahnya pendidikan dan intelektualitas jadi penyebab utama," jelasnya.
Ia juga mengkritik maraknya atribut dan simbol ormas yang menyerupai militer.
“Banyak ormas pakai baret, seragam, bahkan pangkat. Ini menyesatkan. Seragam seperti itu hanya boleh dipakai oleh TNI dan Polri,” tegas Rudi.
Baca Juga: Sejak 2021 ICW Sudah Curiga, Kejanggalan Pengadaan Laptop di Kementerian Pendidikan
3. Preman Dipakai Penguasa dan Pengusaha
Lebih tajam lagi Rudi membongkar praktik penggunaan jasa preman oleh oknum pengusaha dan politisi.
Bahkan menurutnya negara pun pernah terlibat dalam hal serupa.
"Ada user, ada yang jual dan ada yang beli. Preman sering dipakai untuk rebutan lahan, jadi alat tekanan politik, bahkan demonstrasi bayaran,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kasus ormas tertentu yang menguasai parkiran rumah sakit atau pasar induk serta adanya oknum aparat yang turut menerima “setoran keamanan”.
Baca Juga: Dibalik Kritik Amerika Serikat, Ada Apa dengan QRIS dan Kepentingan Korporasi Global?
Rudi pun mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya bergerak ketika kasus viral terjadi.
Ia menyebut penanganan premanisme harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Kenapa dibiarkan bertahun-tahun? Kenapa baru digusur setelah viral? Ini bentuk pembiaran," kata Rudi dengan nada tegas.
Lebih jauh ia menekankan pentingnya penindakan tak hanya kepada preman di lapangan, tapi juga pihak-pihak yang menyuruh dan membiayai mereka.
Artikel Terkait
Amin Rais Kembali Serang Jokowi, Ade Armando: Ini Cuma Emosi dan Politik!
Kacau di Job Fair Cikarang, Menaker: Jumlah Pencari Kerja Tak Terkendali
Tragedi Tambang Longsor di Gunung Kuda, Dedi Mulyadi Tegaskan Penutupan Selamanya
Gak Bisa Main Malam-malam Lagi, Nih! Aturan Baru dari Gubernur Dedi Mulyadi buat Pelajar Jawa Barat
Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Perbedaan Antara Politik dan Sepak Bola dalam Kasus Suporter Persikas
Dedi Mulyadi Tegaskan Urusan Persikas Kewenangan Bupati Bukan Gubernur