bisnisbandung.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyinggung kejanggalan dalam pengadaan laptop oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2021 yang saat itu Menteri yang menjabat ialah Nadiem Makarim.
Almas Sjafrina, peneliti ICW, mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan kajian terhadap proyek tersebut sejak awal peluncurannya dan menemukan sejumlah masalah serius, terutama dalam hal urgensi dan relevansi kebijakan.
Menurut ICW, program pengadaan laptop merupakan bagian dari agenda strategis kementerian dalam mendorong digitalisasi pendidikan.
Baca Juga: Maling Minggir! Dedi Mulyadi: Jawa Barat Kini Punya Penjaga Digital di Tiap Perbatasan
Namun, Almas menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tepat sasaran, terutama karena perangkat yang dipilih menggunakan sistem operasi Chrome OS yang sangat bergantung pada koneksi internet.
“Pada saat itu memang kami melihat bahwa urgensi dari program ini tidak tepat untuk dilakukan di masa pandemi Covid-19, apalagi target sasarannya adalah daerah 3T,” ungkapnya dilansir dari youtube Metro TV.
Permasalahan muncul ketika diketahui bahwa salah satu sasaran distribusi program ini adalah wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang secara infrastruktur digital masih sangat terbatas.
Baca Juga: Ada yang Aneh! Mohamad Sobary Bongkar Alasan Munculnya 60 Pendukung Jokowi
“Sehingga memang ICW pada saat itu, mempertanyakan kenapa kok Menteri Nadiem Makarim, Kementerian Pendidikan, seolah-olah memaksakan pengadaan laptop ini terus berjalan,” terusnya.
ICW menilai bahwa ketergantungan Chrome OS terhadap jaringan internet menjadikan perangkat tersebut tidak relevan dengan kebutuhan di lapangan.
Lebih jauh, Almas mempertanyakan keputusan untuk melanjutkan program tersebut di tengah kondisi pandemi COVID-19, ketika kebutuhan utama dunia pendidikan justru mengarah pada solusi yang lebih fleksibel dan efisien.
Baca Juga: Maling Minggir! Dedi Mulyadi: Jawa Barat Kini Punya Penjaga Digital di Tiap Perbatasan
Menurut ICW, kementerian seharusnya mampu memilah kebijakan yang benar-benar mendesak dan memberi manfaat langsung bagi peserta didik, terutama di masa krisis.
Kajian internal kementerian, menurut ICW, sebenarnya juga telah menunjukkan bahwa penggunaan Chrome OS kurang sesuai dengan kondisi di banyak daerah.
Namun, proyek ini tetap dilanjutkan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang mengambil keputusan akhir dan apa pertimbangan di balik pelaksanaan proyek tersebut.
Artikel Terkait
Bos Sritex Jadi Tersangka, Terungkap Dugaan Korupsi Kredit Rp692 Miliar Libatkan Bank BJB dan Bank DKI
Kejagung Kejar Keterlibatan Bank DKI dan BJB di Kasus Korupsi Bos Sritex
Soal Perpres Perlindungan Jaksa, Presiden Prabowo Tengah Bidik Kasus Korupsi Besar?
Anak Muda Indonesia Paling Pesimis soal Ekonomi, Leonard Hartono Soroti Tingginya Korupsi
Kejagung Selidiki Pengadaan Laptop Kemendikbud, Diduga Ada Persekongkolan
Siapa Lindungi Sritex? Eks Penyidik KPK Menduga Korupsi Terencana Sejak 2020