Anies ke Pemerintah soal UU TNI, Jangan Buru-buru Libatkan Rakyat!

Lebih lanjut, Anies menyoroti proses revisi UU TNI yang dinilainya minim partisipasi publik.

Ia menyebut akses masyarakat terhadap draf final revisi sangat terbatas sementara forum diskusi terbuka juga nyaris tak terdengar.

"Keputusan sebesar ini seharusnya melibatkan publik seluas-luasnya. Apalagi TNI adalah milik rakyat," tegas Anies.

Anies pun mempertanyakan apakah keputusan yang diambil tergesa-gesa dapat menjamin hasil terbaik bagi negara dan bagi TNI itu sendiri.

Baca Juga: Pemerintah Jawa Barat Apresiasi 1000 Lebih Umat Hindu Gelar Melasti di Laut Segarajaya Bekasi

Ia berharap setiap kebijakan yang menyangkut pertahanan negara tetap berpijak pada nilai keadilan, demokrasi serta berorientasi pada penguatan institusi TNI ke depan.

"Kita semua ingin TNI yang profesional, kuat, namun tetap menjaga stabilitas dan demokrasi di negeri ini," pungkasnya.***