Abuse of Power atau Respons Psikologis? Soal Kasus Penembakan oleh Oknum TNI

TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dalam hal anggaran dan administrasi, sementara Polri memiliki otonomi dalam pengelolaan anggarannya.

“Maka dari itu, selama tata negara masih tidak seimbang dan belum ditata dengan baik, konflik di bawah tidak bisa dihindari,” tutur Selama Ginting.

Ketidakseimbangan ini menciptakan dinamika yang berpotensi memperuncing hubungan di tingkat bawah, yang pada akhirnya dapat berimbas pada insiden seperti yang terjadi di Way Kanan.

Baca Juga: IHSG Anjlok 7%, Sri Mulyani Buka Suara: Pondasi Ekonomi Indonesia Masih Kuat!

Dalam penanganan kasus ini, Selamat Ginting menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat keterlibatan oknum militer, maka kasus ini harus diproses melalui Peradilan Militer sesuai dengan KUHP Militer, bukan KUHP Umum.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Polisi Militer harus berjalan beriringan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peristiwa tersebut.***

Baca Juga: Adi Prayitno: Presiden Prabowo Geram, Minyakita Dikurangi Takaran & Harga Naik!