Ada yang Tak Ingin Revisi UU TNI Dibuka ke Publik? Pengamat Militer Soroti Sikap DPR

bisnisbandung.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus menuai polemik, terutama terkait minimnya keterlibatan publik dalam prosesnya.

 Pengamat militer S. Anton Aliabbas menilai bahwa sikap DPR yang tidak membuka ruang diskusi yang luas justru menimbulkan kecurigaan adanya agenda tersembunyi dalam revisi ini.

Anton menyoroti bagaimana pembahasan revisi ini dilakukan dengan tempo yang cepat dan tanpa keterbukaan yang memadai.

Baca Juga: Sobary Sindir Jokowi, Sebut Ahok Lebih Gentle Hadapi Korupsi Pertamina

Publik hanya diajak berdiskusi terkait beberapa pasal tertentu, namun saat pembahasan berlangsung, banyak pasal lain yang turut diubah tanpa transparansi yang jelas.

Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin partisipasi publik dalam kebijakan yang berdampak luas.

Selain itu, laporan terhadap Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap kelompok sipil semakin memperkuat kekhawatiran bahwa ada pihak yang ingin menutupi proses revisi ini.

Anton menilai, langkah-langkah tersebut seharusnya segera dihentikan agar tidak mencederai prinsip keterbukaan dalam demokrasi.

Baca Juga: Birokrasi Dipangkas! Prabowo Resmi Luncurkan Mekanisme Baru Tunjangan Guru ASN Daerah

Pemerintah dan DPR diharapkan memberikan reaksi yang jelas terhadap situasi ini. Menurut Anton, mereka seharusnya mengecam upaya pelaporan dan intimidasi yang terjadi.

Serta meminta aparat kepolisian untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap aktivis yang menyampaikan kritiknya secara damai.

“Saya pikir saat pemerintah maupun juga DPR bereaksi dengan laporan itu. Justru harusnya mereka mengecam ‘bukan kami yang lapor. Kami meminta polisi untuk tidak menindaklanjuti itu’,” lugasnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

Baca Juga: Mau Cerdaskan Bangsa Kok Dana Pendidikan Dipangkas, Rocky Gerung Sentil Prabowo

 Sikap tegas seperti ini penting untuk menunjukkan komitmen dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat.