SBY dan PBNU Peringatkan Prabowo Soal RUU TNI, Alifurahman Ungkap ada yang Membackup KontraS

bisnisbandung.com - Polemik terkait Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) semakin memanas setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan pernyataan keras menolak beberapa ketentuan.

 Keberatan utama mereka berkaitan dengan usulan agar prajurit TNI dapat menduduki posisi di 16 kementerian dan lembaga, termasuk Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

Menurut SBY, kebijakan ini berisiko mengembalikan konsep dwifungsi TNI yang pernah berlaku di era Orde Baru.

Baca Juga: IKN Zonk, Politik Dinasti Jalan Terus, Rudi S Kamri: Masih Percaya Omongan Jokowi?

 Dwifungsi TNI sendiri telah dikoreksi oleh sejarah dan ditolak oleh masyarakat melalui reformasi 1998.

Oleh karena itu, wacana ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik serta sosial di Indonesia.

Sementara itu, PBNU juga menyatakan keberatan atas ketentuan yang memungkinkan prajurit TNI mengisi jabatan di bidang hukum.

Baca Juga: Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, Bahlil: Menteri Itu Urusan Presiden, Bukan Kita

Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dinilai membutuhkan kompetensi khusus di bidang hukum, yang tidak menjadi ranah utama pendidikan dan pelatihan militer. Oleh karena itu, usulan ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam sistem hukum Indonesia.

Sorotan tajam terhadap polemik ini juga datang dari pegiat media sosial, Alifurrahman. Ia mengungkapkan bahwa selain adanya penolakan dari SBY dan PBNU, aksi protes  oleh KontraS yang terjadi dalam rapat DPR di sebuah hotel beberapa waktu lalu patut dicermati lebih lanjut.

“Karena begini, rapat yang diadakan di hotel dengan pengawasan yang sedemikian ketatnya, dan kemudian bisa ditembus atau disusupi oleh dua orang yang membawa poster cukup besar dan mencolok seperti itu,” ungkapnya dilansir dari Seword TV.

 “Rasanya mustahil hanya berdasarkan inisiatif Kontras saja atau hanya berdasarkan keinginan rakyat biasa,” sambungnya.

Menurutnya, protes tersebut bukan sekadar gerakan spontan, melainkan ada pihak tertentu yang membackup atau mendukung aksi KontraS.

Baca Juga: Sobary Sindir Jokowi, Sebut Ahok Lebih Gentle Hadapi Korupsi Pertamina