Oposisi Bukan Penghambat! Ikrar Nusa Bhakti Tegaskan Fungsinya di Demokrasi

Bisnisbandung.com - Keberadaan oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai amat mendesak.

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menegaskan bahwa tanpa oposisi yang kuat pemerintahan berisiko menjadi semakin otoriter dan korup.

Pernyataan Ikrar Nusa Bhakti ini merespons hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang menggambarkan pandangan publik terkait peran oposisi.

Baca Juga: Rumah Ridwan Kamil Digeledah, Apa yang Dicari KPK? Spekulasi Yudi Purnomo Harahap

Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 10-13 Februari 2025 dengan 529 responden dari 38 provinsi menunjukkan bahwa 92,6% responden menganggap oposisi penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun ketika ditanya apakah oposisi saat ini mendesak publik terbelah: 48,8% mengatakan mendesak sementara 49,2% menilai tidak mendesak.

Meski begitu dalam youtubenya Ikrar Nusa Bhakti menilai keberadaan oposisi harus lebih ditekankan.

"Tanpa oposisi pemerintahan cenderung semakin otoriter dan korup. Demokrasi butuh penyeimbang agar kekuasaan tidak dijalankan secara absolut," tegasnya.

Baca Juga: Kartun Satire dan Meme Jokowi Ramai di Medsos, Rocky Gerung: Juga Mulai kepada Prabowo

Dalam survei yang sama mayoritas responden (41,8%) menyebut PDIP sebagai partai yang paling berpeluang menjadi oposisi.

Menyusul di posisi berikutnya Partai Demokrat (20,1%) dan PKS (10,8%) juga diprediksi bisa mengambil peran oposisi.

Namun survei juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan partai dalam koalisi pemerintah tetap beroposisi secara internal.

"PDIP sudah menunjukkan sikap untuk tidak bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran. Jika mereka konsisten ini bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang signifikan," ujar Ikrar Nusa Bhakti.

Ikrar Nusa Bhakti juga menekankan bahwa oposisi tidak hanya berasal dari partai politik di DPR.

Baca Juga: Pendukung Jokowi Mulai Loyo? Analisis Rocky Gerung Soal Narasi Politik Pasca Jokowi