Koruptor Layak Dihukum Mati! Saor Siagian: Ini Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

bisnisbandung.com - Isu hukuman mati bagi koruptor mencuat seiring dengan maraknya kasus korupsi berskala besar yang berdampak luas pada masyarakat.

Akrivis Hukum, Saor Siagian menilai bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena dampaknya yang merugikan kehidupan jutaan orang.

Menurut Saor, korupsi di Indonesia telah menjadi masalah kronis yang terus berulang meskipun berbagai upaya telah dilakukan.

Baca Juga: Tips Mudik Aman Di Momen Lebaran 2025

Ia menyoroti bahwa sejak reformasi 1998, yang salah satu agendanya adalah pemberantasan korupsi, praktik ini masih marak terjadi di berbagai sektor.

 Kasus-kasus terbaru yang menyangkut perusahaan besar di sektor energi dan pangan semakin memperlihatkan betapa dalamnya akar korupsi dalam sistem pemerintahan dan bisnis di Indonesia.

“Bayangkan! Semua ini menyangkut Pasal 33 tentang hajat hidup orang banyak. Kita bicara soal minyak, kebutuhan daripada 280 juta rakyat Indonesia. Kita bicara soal apa yang terjadi di PLN,” lugasnya dilansir dari youtube tvonenews.

Baca Juga: Kabar Gembira! Pengemudi Ojek Online Dapat Bonus Hari Raya, Menaker Yassierli Tegaskan Besarannya

Saor membandingkan pendekatan Indonesia dengan Cina, yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor yang terbukti mencuri dalam jumlah besar.

“Jadi menurut saya, kenapa kita tidak meniru Cina?” lugasnya.

 Menurutnya, pendekatan ini terbukti meningkatkan disiplin birokrasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

 Ia juga menyoroti fakta bahwa pada tahun 1998, Indonesia dan Cina memiliki tingkat pendapatan per kapita yang hampir setara, namun kini Cina telah melampaui Indonesia hingga tiga kali lipat.

Baca Juga: Sejarah Kelam Pertamina Kembali Terulang, Rhenald Kasali: Ini Kenyataan!

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tegas terhadap korupsi dapat membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.