bisnisbandung.com - Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang semakin akomodatif melalui pembelian obligasi pemerintah dan penurunan suku bunga dinilai berisiko menekan stabilitas rupiah.
Depresiasi nilai tukar berpotensi memicu inflasi impor yang dapat menambah beban ekonomi masyarakat.
Peneliti LPEM FEB Universitas Indonesia, Syahda Sabrina, menjelaskan bahwa risiko jangka pendek dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya biaya impor.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Angkat Bicara soal Pendemo yang Lemparankan Sampah ke DPRD Jabar
Barang-barang yang sangat bergantung pada impor, seperti pangan olahan, energi, hingga barang tahan lama, akan mengalami kenaikan harga. Kondisi ini dapat menekan daya beli dan memperburuk inflasi di dalam negeri.
“Jadi ketika belanja pemerintah juga meningkat dan juga suku bunga turun, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga di bulan Agustus menjadi 5%, permintaan ini akan mendorong kegiatan atau aktivitas ekonomi,” ucapnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.
Dalam jangka menengah, beban fiskal pemerintah juga berpotensi meningkat akibat depresiasi. Belanja negara yang ekspansif di tengah program-program ekonomi, termasuk Asta Cita, bisa semakin mahal jika dibiayai melalui instrumen utang dengan nilai tukar yang melemah.
Baca Juga: Pesan Gubernur Dedi Mulyadi untuk Kontraktor: Jangan Akali Material, Bangunan Harus Awet
Sementara itu, suku bunga kebijakan yang telah dipangkas ke level 5 persen sejak Agustus 2025 mendorong konsumsi, tetapi sekaligus menambah tekanan terhadap stabilitas kurs rupiah.
Syahda menilai, BI perlu memperkuat intervensi di pasar valuta asing secara terukur dan transparan.
Pasar keuangan menunggu kejelasan rencana keluar atau exit plan dari kebijakan pembelian obligasi secara besar-besaran.
Hal ini penting agar investor memiliki kepastian mengenai durasi, tenor, dan batas waktu program intervensi BI.
Pengalaman pandemi 2020–2022 menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah dan BI dalam pembelian obligasi disertai dengan batas waktu yang jelas mampu menjaga kepercayaan pasar.
Tanpa kepastian serupa, risiko fiscal dominance hingga ketidakpastian makroekonomi akan lebih sulit dikendalikan.