bisnisbandung.com - Pemerintah berencana memindahkan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah ini akan memperkuat aliran kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, Sekar Utami Setiastuti, Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), mengingatkan adanya potensi risiko dari kebijakan ini.
Baca Juga: Daripada Bangkrut Efisiensi Belanja Masih Bisa Diselamatkan, Kata Yanuar Rizky
Ia menilai pendekatan fiskal yang lebih ekspansif memang dapat memperkuat daya beli, tetapi juga bisa menimbulkan tekanan inflasi dan ketimpangan jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Menurut Sekar, suntikan likuiditas besar ke perbankan bisa meningkatkan modal dan memperluas ruang penyaluran kredit.
Dalam praktiknya, bank sering lebih memilih menyalurkan dana ke korporasi besar karena risikonya lebih rendah dibandingkan dengan UMKM.
“Permasalahannya adalah itu tidak akan berdampak kalau misalnya digunakan untuk konsumsi atau hanya disalurkan ke korporasi besar. Jadi, ada risiko dan side effect-nya juga,” ungkap Sekar dialnsir dari youtube Kompas TV, Jumat(12/9).
Hal ini dapat membuat pelaku usaha kecil tetap sulit mendapatkan pembiayaan, meskipun dana segar sudah masuk ke sistem keuangan.
“Dari sisi UMKM itu mungkin juga nanti enggak akan terlalu efektif untuk mendorong inklusi keuangan,” jelasnya.
Ia menyoroti bahwa efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada permintaan kredit dari masyarakat dan dunia usaha.
Jika permintaan rendah akibat daya beli yang lemah, maka dana Rp200 triliun berisiko hanya diparkir di instrumen keuangan aman seperti surat berharga negara, tanpa memberikan dorongan nyata bagi sektor riil.
"Jadi kalau kita lihat risiko hiperinflasi, penciptaan uang itu kemungkinan masih kecil ya. Tapi ini juga harus dipahami, yang namanya hiperinflasi karena penciptaan uang itu terjadinya dalam jangka panjang," ujarnya.
Baca Juga: Amien Rais Puji Mundurnya Rahayu Saraswati: Contoh Teladan Politik Indonesia!