Lebih jauh, Emerson mengaitkan situasi ini dengan sejarah proyek besar yang pernah bermasalah sebelumnya, seperti kasus e-KTP. Proyek bernilai triliunan rupiah itu akhirnya terbukti menjadi ladang korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat publik dan pelaku swasta.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan serupa dengan membiarkan Coretax berjalan tanpa pengawasan ketat.
Jika memang ditemukan indikasi penyimpangan atau kegagalan fungsi sistem, langkah hukum melalui penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan dinilai perlu ditempuh.
Terlebih, proyek ini berdampak langsung pada jutaan wajib pajak yang mengandalkan sistem digital untuk memenuhi kewajiban mereka.
Kegagalan sistem ini bukan hanya soal teknis, tetapi berpotensi menjadi kerugian besar bagi negara, sekaligus beban tambahan bagi masyarakat.***
Baca Juga: Dibalik PHK Massal PT Yihong, Said Iqbal Beberkan Modus Perusahaan-Perusahaan Investasi Cina