Kemenhub Andalkan Transportasi Perintis untuk Konektivitas Daerah, Fokus ke Wilayah Minim Akses

bisnisbandung.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, menegaskan bahwa transportasi darat perintis menjadi garda terdepan dalam strategi penguatan logistik dan konektivitas nasional.

Menurutnya, program ini difokuskan untuk menjangkau daerah-daerah yang masih minim akses transportasi agar hasil produksi lokal bisa terhubung ke pasar-pasar utama.

Ahmad Yani menjelaskan bahwa pihaknya tengah berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum peningkatan penanganan logistik secara nasional.

Baca Juga: Tidak Mengerti Tapi Bicara Hukum Feri Amsari Sentil Pernyataan Mardiansyah Soal Kasus Tom Lembong

Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berfokus pada penguatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pelabuhan, bandara, hingga pusat-pusat ekonomi di seluruh Indonesia.

“Jadi, total pengembangan perintis itu meliputi jalan darat, penyeberangan, dan juga daerah kawasan pariwisata,” ungkapnya dilansir dari youtube CNBC Indonesia.

Salah satu langkah konkret yang disoroti Ahmad Yani adalah pengembangan 309 trayek transportasi perintis darat.

Trayek ini dirancang untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani moda transportasi reguler, terutama di kawasan timur Indonesia.

Baca Juga: Ketua Umum Rampai Nusantara Minta Publik Tak Selalu Kaitkan Kasus Tom Lembong dengan Kepentingan Politik

Tujuannya adalah agar barang dari wilayah produksi bisa sampai ke kota-kota yang menjadi pasar utama.

Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya integrasi antara transportasi darat dan laut, terutama dalam mendukung program Tol Laut.

“Semuanya ini kami berikan untuk menjaga konektivitas antara tol laut dan pasar-pasar di daerah, terutama di wilayah timur. Kami juga siapkan subsidi angkutan barang,” jelasnya.

Pemerintah telah menyediakan subsidi angkutan barang sebagai bagian dari upaya menekan biaya logistik dan memastikan kelancaran distribusi barang dari dan ke daerah terpencil.

Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Proses Hukum, Pakar Hukum Sebut Kasus Tom Lembong Mirip Political Trial