Rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 juga menuai kritik.
Meski dianggap perlu untuk menambah pendapatan negara, beban ini lebih terasa bagi kelompok menengah bawah.
"Kenaikan 1% bagi mereka artinya hilangnya biaya makan sehari. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan ini," tambah Rhenald Kasali.
Ekonom Rhenald Kasali menekankan pentingnya reformasi di sektor pendidikan tenaga kerja, adopsi teknologi modern, dan kebijakan yang mendukung investasi serta efisiensi.
"Kita harus menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah dan memastikan pekerja kita siap menghadapi perubahan teknologi. Kalau tidak kita hanya akan stagnan," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Zulkifli Hasan Ajukan Tambahan Anggaran Rp 505 Miliar, Banggar DPR Pertimbangkan
Indonesia Siap Gabung BRICS dan OECD, Apa Manfaatnya untuk Ekonomi Nasional?
Prabowo Tegaskan Indonesia Bebas Impor Beras Mulai 2025, Ini Strateginya
Gebrakan Cak Imin, Pendiri Tokopedia Diangkat Jadi Deputi Pemberdayaan Ekonomi
Rocky Gerung Ungkap Ketegangan PDIP dengan Jokowi, Dari Politik Kandang Banteng ke Bansos
Sekjen PDIP Hasto Soroti 'Partai Coklat' Sebut Jokowi Cari Kekuasaan Demi Kepentingan Pribadi