Pemerintah Singapura Mempertimbangkan Pembatasan Baru pada Perdagangan Crypto

Bisnisbandung.com - Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan kepada Parlemen bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan tambahan pada perdagangan mata uang Crypto. Diantaranya termasuk rencana menempatkan batasan pada partisipasi ritel, dan aturan tentang penggunaan leverage saat bertransaksi dalam Cryptocurrency.

Dikutip dari Bitcoin.com, Tharman Shanmugaratnam, menteri yang bertanggung jawab atas Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengungkapkannya saat menjawab pertanyaan parlemen tentang regulasi Cryptocurrency pada hari Senin (4/7/2022).

Murali Pillai, anggota Parlemen Singapura, bertanya apakah MAS “berniat untuk menerapkan pembatasan lebih lanjut pada platform perdagangan Cryptocurrency dengan maksud untuk melindungi orang-orang yang tidak canggih dari memasuki perdagangan semacam itu yang dianggap sangat berisiko.”

Baca Juga: Bank Sentral Rusia Siap Melegalkan Penambangan Crypto Jika Penambang Menjual Koin Hasil Tambang di Luar Negeri

Menteri yang bertanggung jawab atas MAS menjelaskan bahwa sejak 2017, Bank Sentral secara konsisten memperingatkan bahwa Cryptocurrency bukanlah investasi yang cocok untuk publik ritel.

Dia merinci bahwa pada bulan Januari, bank sentral membatasi pemasaran dan periklanan layanan Cryptocurrency di area public serta melarang perdagangan Cryptocurrency yang digambarkan dengan cara yang mengabaikan risikonya.

”Sejak itu penyedia layanan token pembayaran digital (DPT) di negara tersebut telah mengambil tindakan untuk memenuhi aturan Bank Sentral, termasuk menghapus ATM Cryptocurrency dari area publik dan menghapus iklan dari tempat-tempat transportasi umum,” katanya.

Baca Juga: Bank of England (BoE) Menyerukan Aturan Lebih Ketat Karena Pasar Crypto Anjlok

“MAS telah dengan hati-hati mempertimbangkan pengenalan perlindungan perlindungan konsumen tambahan. Ini mungkin termasuk menempatkan batasan pada partisipasi ritel, dan aturan tentang penggunaan leverage saat bertransaksi dalam Cryptocurrency” lanjut Tharman Shanmugaratnam.

Menteri Shanmugaratnam berpendapat, “Mengingat sifat pasar Cryptocurrency tanpa batas, ada kebutuhan untuk koordinasi dan kerja sama regulasi secara global.”

Dia menjelaskan, “Masalah ini sedang dibahas di berbagai badan penetapan standar internasional di mana MAS berpartisipasi secara aktif.”

Baca Juga: Nubank yang didukung Oleh Warren Buffet Kini Memfasilitasi Trading Crypto untuk 54 Juta Nasabah

“Cryptocurrency sangat berisiko dan tidak cocok untuk publik ritel. Orang dapat kehilangan sebagian besar uang yang telah mereka investasikan, atau lebih jika mereka meminjam untuk membeli mata uang Crypto” tuturnya pada Senin 4 Juli 2022.***