Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat tegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, di lingkungannya agar tidak terlibat politik praktis dalam pilkada serentak 2020 mendatang. Hal tersebut mengingat rentannya pelanggaran pemilu, dalam pilkada terutama pelanggaran netralitas ASN.
Mulai masuknya tahapan pilkada serentak tahun 2020, mendapat perhatian sejumlah instansi untuk mengingatkan Aparatur Sipil Negaranya, agar bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.
Hal tersebut diutarakan kepala kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat Adib, seusai memberikan pengarahan dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara, di lingkungan Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat.
Ditegaskannya, sebagai ASN, sudah ada peraturan agar tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk menyuarakan dukungan di muka umum terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu.
Pihak Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat pun akan menindak tegas dan memberi sanksi, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ASN di lingkungan Kemenag, yang terlibat politik praktis. Pelanggaran netralitas ASN kerap terjadi dalam pemilu, terutama dalam pemilihan kepala daerah, pilkada.
Yuwana Kurniawan, Bandung Tv.
