bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, posisi dan jabatan seseorang tidak memengaruhi perlakuan dalam proses penegakan hukum, sementara keputusan terkait pemberhentian pejabat bukan kewenangan pemerintah provinsi.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Publik dalam Konflik PT Toba Pulp Lestari
“Ya, kita ikuti proses-proses. Dukung semua orang. Kasus dan kedudukannya sama. Nanti, apakah akan dipecat, itu kan bukan kewenangan gubernur,” ujarnya dilansir dari YouTube Liputan6.
“Bahwa itu nanti berproses di peradilan kan, kemudian biasanya kan menunggu keputusan hukum,” imbuhnya.
Kasus korupsi ini mencuat setelah Kejaksaan Negeri Bandung menetapkan dua tersangka dalam dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Baca Juga: Gempar Gelar Deklarasi dan Penyuluhan Anti Korupsi di Kota Bandung
Kedua tersangka tersebut adalah Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga.
Penetapan ini dilakukan setelah penyidik memeriksa 75 saksi serta mengumpulkan dua alat bukti yang dinilai cukup kuat.
Keduanya diduga bekerja sama meminta paket pengerjaan proyek pengadaan barang dan jasa kepada sejumlah pejabat Pemkot Bandung, sehingga disinyalir menyalahgunakan posisi dan kekuasaan yang mereka miliki.
Kejaksaan Negeri Bandung juga telah menetapkan pencekalan terhadap kedua tersangka untuk mencegah upaya melarikan diri.
Baca Juga: Anggota DPR Duga Ada Pihak yang Menunggangi Minta PT Toba Pulp Lesatari Ditutup
Selain itu, koordinasi tengah dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas proses penahanan dan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum.