Untuk mengatasi masalah Dedi Mulyadi mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 memiliki dapur mandiri.
Dapur itu nantinya dikelola komunitas orang tua siswa sebagai relawan agar pengawasan lebih ketat dan mutu makanan lebih terjaga.
Selain itu, ia menolak praktik guru yang dijadikan tester makanan sebelum disajikan. “Yang mencicipi itu harus tim pengawas khusus, bukan guru,” tegasnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa Jawa Barat adalah salah satu penerima manfaat terbesar MBG, dengan total penerima sekitar 15 juta orang.
Program ini didukung hampir 5.000 satuan penyelenggara gizi serta ribuan unit operasional.
Baca Juga: Bobby Nasution Diminta Hakim untuk Bersaksi di Persidangan, KPK Beraksi
“Distribusi makanan dilakukan dengan standar ketat, bahkan sudah diatur sejak dini hari agar sampai tepat waktu dan tetap bergizi,” kata Dadan.
Sebagai langkah lanjut Pemprov Jabar akan memperkuat pengawasan dengan membentuk lembaga aduan di setiap kabupaten/kota.
Guru, siswa, hingga masyarakat umum bisa melapor jika menemukan makanan tidak layak.
Dedi Mulyadi menekankan dengan pengawasan berlapis dan gotong royong masyarakat, MBG akan benar-benar menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program pemerintah.
“Keselamatan, kesehatan, dan masa depan anak-anak kita taruhannya. Jadi jangan main-main dengan program ini,” tutupnya.***