Namun sejumlah bupati dan walikota di wilayah Jabar memilih untuk mengizinkan kegiatan tersebut kembali dengan sejumlah catatan dan aturan ketat.
“Menjadikan siswa sebagai objek untuk meningkatkan sektor pariwisata itu praktik yang tidak memiliki dasar akademis dan moral,” tegas Dedi Mulyadi.
Ketidaksepahaman ini menyebabkan perbedaan kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pengelolaan study tour.***