Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan ada praktik “titipan” dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di wilayahnya.
Ia menyampaikan hal itu secara tegas dalam forum resmi yang membahas pelaksanaan SPMB.
Menurut Dedi Mulyadi praktik titipan kerap membuat kepala sekolah menjadi takut dan akhirnya mengakomodasi siswa yang sebenarnya tidak berhak.
"Biasanya dalam sistem sekarang ini suka banyak titipan. Titipan gubernur, titipan asisten, kepala dinas, titipan dewan. Pokoknya tidak ada!" ujar Dedi Mulyadi yang dikutip dari instagram disdikjabar.
Untuk itu ia menyatakan akan memberikan sanksi tegas terhadap siapa pun yang memaksa pihak sekolah untuk menerima siswa titipan.
"Saya akan beri sanksi. Ini menyangkut integritas. Tidak boleh ada intervensi seperti itu," tegasnya.
Namun di sisi lain Dedi Mulyadi mengakui bahwa keinginan orang tua agar anak-anak mereka bisa sekolah merupakan sesuatu yang wajar dan bahkan positif.
"Kalau ada orang tua maksa anaknya masuk sekolah itu bagus. Artinya orang tuanya peduli pendidikan. Tapi yang salah itu negara karena belum bisa siapkan ruang kelas yang cukup," kata Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Film ‘Agak Laen 2’ Hadirkan Tissa Biani dan Bintang Komedi Baru, Siapa Sajakah Mereka?
Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung di sekolah negeri Dedi Mulyadi juga memaparkan rencana kerja sama dengan sekolah swasta.
Ia menyebutkan sedang menghitung kemungkinan pembebasan biaya bagi siswa miskin yang masuk ke SMA swasta.
Dedi Mulyadi menjelaskan "Kalau sekolah negeri gratis maka saya ingin sekolah swasta juga bisa digratiskan untuk rakyat miskin."
"Karena justru kebanyakan yang masuk sekolah swasta itu orang tidak mampu," jelasnya.
Baca Juga: Berjudul 'Foufo', Skak Studios dan SinemArt Produksi Film Fiksi Ilmiah Berbahasa Madura