KPK menyebut langkah Pemprov Jabar yang fokus pada perencanaan dan penggunaan anggaran yang efisien merupakan contoh konkret praktik pemerintahan yang bersih dan transparan.
Langkah Dedi Mulyadi ini menjadi sorotan karena dinilai selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola anggaran yang baik.
Apalagi Jawa Barat selama ini dikenal sebagai provinsi dengan anggaran besar dan tantangan pembangunan yang kompleks.***