4. Evaluasi dan penghentian kredit bermasalah yang berpotensi menimbulkan kemacetan keuangan.
"Saya tahu rasa sakitnya diperlakukan tidak adil. Saya pernah punya hutang di BJB, telat sebulan langsung rumah saya diukur. Tapi yang bawa lari triliunan? Dibiarkan!" tegas Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi Mulyadi banyak pegawai negeri yang loyal membayar pinjaman karena gajinya langsung dipotong.
Namun justru mereka mendapat perlakuan tak adil seperti pemblokiran rekening tanpa alasan jelas.
Baca Juga: Orang-Orang Kaya Indonesia Marak Pindahkan Uangnya, Psikologis Pasar Bisa Terganggu?
"BJB besar karena pegawai-pegawai yang gak pernah nunggak. Tapi malah tabungannya diblokir. Sementara yang ngemplang miliaran dibiarkan? Ini gak adil, harus dibenahi!" ujar Dedi Mulyadi.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan transformasi besar agar BJB bisa menjadi bank daerah terbaik di Indonesia.
"Ini harus berubah. BJB harus jadi bank terbaik di negeri ini. Profesional, bersih, dan melayani rakyat kecil dengan adil!" pungkasnya.***