Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dalam memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
Dedi Mulyadi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan Polisi Militer (PM).
Langkah ini diambil Dedi Mulyadi setelah serangkaian insiden yang melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas) dan LSM yang melakukan intimidasi dan pemerasan di berbagai wilayah Jawa Barat.
Salah satu kasus menonjol terjadi di Kabupaten Bekasi di mana sebuah ormas menaburkan sampah di depan kantor Dinas Kesehatan.
Selain itu enam orang ditangkap di Subang karena melakukan pemerasan di kawasan industri yang sedang berkembang.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa tindakan premanisme tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf.
Dikutip dari instagramnya, Dedi Mulyadi mengatakan "Saya memahami bahwa saat ini banyak surat dari berbagai kelompok baik ormas maupun LSM yang meminta THR."
"Saya tegaskan tidak perlu diberikan. Jika mereka melakukan intimidasi segera laporkan," ujar Dedi Mulyadi
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Kasus Tom Lembong Penyimpangan Bukan Sekadar Kebijakan
Satgas Anti-Premanisme ini akan mulai efektif bekerja pada Senin pekan depan dan akan dilengkapi dengan perlengkapan khusus serta nomor telepon khusus untuk memudahkan masyarakat melapor.
Dedi Mulyadi menargetkan bahwa Jawa Barat akan bebas dari premanisme pada tahun 2025.
Pembentukan satgas ini juga bertujuan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Jawa Barat.
Dengan adanya satgas ini diharapkan tidak ada lagi gangguan terhadap aktivitas investasi di wilayah tersebut.
Baca Juga: Kasus Tom Lembong Dinilai Mengada-Ada, Prof. Hamdan: Korupsi Bukan Sekadar Mencari Kesalahan Orang