"Hari ini saya perintahkan semua proyek yang melanggar untuk dihentikan! Bongkar semuanya!" kata Dedi Mulyadi.
Instruksi ini langsung mendapat dukungan dari bupati setempat yang hadir di lokasi.
Dedi Mulyadi juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pemberian izin pembangunan di kawasan yang seharusnya menjadi area lindung.
Ia menilai ada kejanggalan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi tersebut yang seharusnya tidak layak untuk pembangunan.
Baca Juga: Korupsi Besar-Besaran di Pertamina, Amien Rais Ungkap Kebobrokan Era Jokowi
"Kenapa bisa keluar PBG? Tata ruangnya bagaimana? Kalau memang melanggar kita cabut sekarang juga!" ujarnya.
Ia meminta agar semua izin yang tidak sesuai regulasi segera dicabut dan kawasan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai hutan.
Dalam kesempatan itu Dedi Mulyadi juga menantang pemerintah pusat untuk mengambil langkah serupa terhadap kawasan-kawasan lain yang mengalami alih fungsi ilegal.
Baca Juga: Nepotisme dan Koncoisme! Islah Bahrawi Singgung Raja Juli Tempatkan Kader PSI di Pemerintahan
Menurutnya jika Jawa Barat berani mengambil keputusan ini pemerintah pusat juga harus menunjukkan keberanian yang sama.
"Kalau kita berani bongkar yang lain juga harus berani! Jangan sampai yang kecil-kecil dibongkar tapi yang besar dibiarkan!" katanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh kawasan yang digunakan di luar peruntukannya harus segera dikembalikan fungsinya.***