Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi meninjau langsung kawasan laut di Bekasi yang tengah menjadi sorotan akibat perubahan ekosistem dan polemik sertifikasi lahan laut.
Dalam kunjungannya Dedi Mulyadi mengungkap adanya indikasi pelanggaran terkait alih fungsi laut menjadi daratan yang dianggap merugikan nelayan lokal.
Dedi Mulyadi menemukan kawasan yang awalnya merupakan tambak milik warga kini telah berubah menjadi lahan bersertifikat hak guna bangunan (HGB).
Baca Juga: Nissan Game Over? Indrawan Nugroho: Mereka Sering Terlambat Membaca Perubahan Pasar
Menurut Dedi Mulyadi dalam youtubenya perubahan ini bermula dari hak garap warga yang dialihkan ke perusahaan dengan imbalan kompensasi kecil.
"Awalnya tambak warga lalu dijadikan sertifikat atas nama perusahaan. Laut yang seharusnya tak boleh disertifikatkan kini berubah jadi daratan," ujar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menyoroti aktivitas perusahaan yang melakukan pengurukan laut tanpa izin resmi.
Jalan bambu atau rucuk-rucuk yang dibangun untuk memudahkan proses pengurukan dinilai ilegal.
"Pengurukan ini belum ada izinnya tapi aktivitasnya tetap berjalan. Ini melanggar aturan karena laut tidak boleh dialihfungsikan begitu saja," tegasnya.
Baca Juga: Langkah Usaha Agar Sukses di 2025, Konsultan Bisnis Bongkar Empat Strategi Penting
Nelayan setempat mengeluhkan terganggunya aktivitas mereka akibat pembangunan ini.
Dedi Mulyadi menyayangkan hal ini dan meminta pemerintah daerah segera bertindak untuk melindungi hak-hak nelayan.
Dedi Mulyadi menyerukan agar pemerintah provinsi dan dinas terkait bertindak tegas.
Ia juga mengusulkan agar kawasan yang telah berubah menjadi daratan dikembalikan fungsinya sebagai laut.
Baca Juga: ‘Cukup Soal Om Deddy’ Ferry Irwandi Beri Saran Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis