Sambut Kebijakan Standar Emisi Euro 4 Pada April 2022 Mendatang, KTB Hadirkan 29 Model Kendaraan Niaga

Bisnis Bandung - Pabrikan otomotif di tanah air telah siap menyambut kebijakan penerapan Euro 4 untuk kendaraan diesel yang diproduksi di Indonesia mulai 7 April 2022 mendatang.

Dimana semua kendaraan bermesin diesel yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi standar emisi gas buang Euro 4 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/MENLHK/SETJEN-KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O atau Euro 4.

Pabrikan otomotif, terutama truk dan bus, merespon segera berlakunya regulasi baru tersebut. Satu diantaranya yang dilakukan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Mitsubishi Fuso Indonesia) dengan menyiapkan kendaraan niaga berspesifikasi Euro 4 beserta layanan purna jualnya, guna menyambut kebijakan standar gas buang yang lebih ramah lingkungan.

Baca Juga: MMKSI Lanjutkan Komitmen Pemanfaatan Kendaraan Listrik

Layanan purna jual yang dihadirkan yaitu dengan menambah operasional mobile workshop service dan beberapa titik lokasi 2S Fleet Workshop, dengan tujuan memberikan layanan servis kepada konsumen yang masih awam dengan Euro 4.

Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis Bandung, Kamis 24 Maret 2022, Executive Vice President of Sales and Marketing Divisions PT KTB Duljatmono mengatakan, sebanyak 29 model Mitsubishi Fuso yang terdiri dari 15 varian Canter dan 14 varian Fighter X tersebut akan mendapatkan peningkatan spesifikasi terkait penggunaan bahan bakar Euro 4 antara lain pada mesin dan komponen common rail, kemampuan teknis kendaraan hingga penambahan dimensi.

Duljatmono menambahkan KTB Fuso menaikkan pangsa pasarnya pada tahun ini menjadi 48 persen serta tetap menjadi market leader jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu pangsa pasarnya sebesar 46,7 persen.

Baca Juga: Memasuki Tahun ke-50 di Indonesia, Mitsubishi Usung Konsep Baru

Optimisme dan naiknya pangsa pasar pada tahun ini didukung oleh stabilnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan, komitmen pemerintah pada proyek infrastruktur hingga pertumbuhan di segmen logistik selama pandemi COVID-19.***