JABATAN gubernur, walikota, dan bupati merupakan jabatan paling prestisius, bergengsi, dan puncak jabatan di daerah. Tak ada lagi orang yang dapat memberi perintah. Yang langsung mengawasi ada yakni DPRD. Lembaga yang berada di atas gubernur, walikota, atau bupati itu hanya rakyat. Hanya rakyatlah yang punya daulat, memerintah, dan mengawasi perilaku, kerja, serta kinerjanya. Itu menurut pranata negara/daerah dalam sistem demokrasi.
Dapatkah rakyat sebagai pemilik kedaulatan menegur gubernur, walikota, atau bupati? Secara teoretis tentu saja dapat. Rakyat yang berdaulat, punya wewenang bahkan harus menyampaikan keinginan yang disebut aspirasi. Rakyat juga berwenang mengawasi, atau menegurnya manakala ia melakukan arah pemerintahannya tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
Itu menurut teori dasat demokrasi. Pada praktiknya, sesuai dengan undang-undang, rakyat berhak menyampaikan aspirasi dan kritik. Rakyat juga tidak dilarang berunjuk rasa, meminta pertanggungjawaban gubernur/walikota/bupati. Akan tetapi penyampaiannya harus sesuai dengan mekanisme atau tata cara yang berlaku. Aspirasi itu harus disampaikan melalui perwakilan di DPRD. Demo atau unjuk rasa hanya sebagai penguatan atas usul tertulis yang disa paikan rakyat.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, gubernur/walikota/bupati tidak sendirian. Ia memiliki para pembantu yang siap melaksanakan tugas. Para pembantu itu ialah seotrang sektretaris daerah, para asisten, dan kepala dinas. Sekdalah yang secara penuih melaksanakan administrasi pemerintahan, mengarahkan para asisten dan kepala dinas. Ia juiga sering kali mewakili gubernur/ walikota/bupati dalam berbagai kegiatan.
Pada pelaksanaannya, kerja kepala daerah itu tidak sesederhana seperti itu. Ia harus siap, baik otak maupuin otot, secatra fisik atau psikis.Tidak ada jam ketrja bagi gubernur/walikota/bupati. Selama 24 jam ia harus selalu siap kalau-kalau rakyat memerlukan pemikiran dan kehadirannya.
Dalam situasi normal, semua garapan itu sudah terpola. Ada agenda yang tersusun dan tertulis rapi di hadapan meja kerjanya. Segalanya sudah disiapkan ajudan dan para pembantunya. Namun pada situasi abnormal, semua itu tidak dapat diprediksi. Sekarang para pejabat utama di daerah itu sedang berada di garis depan memerangi pandemi. Corona sebagai musuh utama, tidak kasatmata. Dampaknya bagi penghidupan dan kehidupan luar biasa beratnya.
Para gubernur/walikota/bupati yang akan terpilih Desember nanti, akan dihadapkan langsung dengan masalah berat itu. Kalaupun Covid-19 pada awal tahun 2021 dapat terkendali, para pejabat itu harus menjadi komandan pembersih territorial. Perang hampir satu tahun penuh melawan pandemi, pasti meninggalkan bekas yang setidak-tidaknya, berantakan. Mereka harus memulihkan situasi pasca-perang. Ia harus siap menyembuhkan masyarakat yang traumatis. Ia juga harus siap memulihkan perekonomian daerah dan rakyat. Perekonomian masyarakat yang terluka berat pada masa pandemi, tidak akan cepat-cepat sembuh hanya dengan angka-angka target. Pendidikan yang selama satu tahun penuh terguncang, bukan hal mudah dalam pemulihannya. Hal yang cukup berat juga mengajak masyarakat tetap disiplin dalam menjalani kehidupan normal-baru.
Masyarakat wajib mengacungkan jempol, mengapresiasi semangat juang para calon gubernur, walikota/bupati. Merea bersaing memperebutkan kursi panas yang dewasa ini kursi itu sungguh penuh onak dan duri, bahkan bara api. Pekerjaan besar yang penuh tantangan menanti di balik keterpilihan sebagai gubenjur, walikotya, dan bupati. Hanya dengan bekal pengetahuan cukup, kerja keras, dan dukungan semua pihak, tantangan itu akan dapat terjawab. ***