TERSEBAR isu, pemerintah akan menghentikan subsidi Elpiji 3 kg. Kabar itu sempat viral dan sempat meresahkan masyarakat. Menurut Menteri ESDM, Arifin Tasrif, hal itu tidak benar. “Yang lagi ramai di media itu tidak sepenuhnya benar,” kata Menteri. Namun Menteri juga membenarkan, subsidi yang diberikan pemerinah itu diharapkan benar-benar tepat sasaran. Secara angka, subsidi itu akan disesuaikan dengan angka yang tercantum dalam APBN, Rp 50,6 triliun. Sedangkan subsidi yang sekarang berjalan, 2018, jauh lebih besar yakni Rp 58,1 triliun.
Pemerintah menetapkan angka subsidi tersebut akan dikoreksi, dari Rp 58,1 menjadi Rp 50,6 triliun. Pengurangan itu dipastikan akan berdampak pada jumlah Elpiji 3 kg (bersubsisi) yang beredar Pengurangan Rp 8 T itu cukup besar, dipastikan, jumlah Elpiji 3 kg akan terkoreksi. Justru rencana itulah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Mereka tidak berharap si Melon tidak berkurang dari jumlah yang beredar sekarang.
“Kami khawatir, harga Elpiji 3 kg akan naik dan semakin langka di agen atau pasar. Sekarang saja, Elpiji 3 kg sering hilang dari pasar. Di agen dan pengecer harganya mahal dan barangnya langka,” kata Ny. Maryati Sidik, salah seorang pengguna Elpiji bersubsidi di Kosambi, Bandung. Maryati khawatir, bila subsidinya dikurangkan, Elpiji akan semakin sulit. Kalaupun ada di agen atau pengecer, harganya hampir dua kali lipat.
Benar pemerintah akan mengurangi nilai subsidi Elpiji 3 kg dengan cara mendata ulang penerima subsidi itu. Selama ini peneroma subsigi tersebut masyarakat mampu yang tidak berhak atas subsidi dari pemerintah. Selama ini Elpiji 3 kg, banyak yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak. Orang mampu, ASN, dan kalangan lainnya, sehari-hari menggunakan Elpiji bersubsidi. Elpiji yang salah sasaran itu yang akan ditarik, sehingga jumlah yang beredar akan berkurang. Artinya subsidi salah sasaran itulah yang akan dicabut, bukan subsidi Elpiji 3 kg secara keseluruhan.
Pada pelaksanaannya pencabutan subsidi dari masyarakat yang tidak berhak itu, tidak semudah yang diperkirakan. Pemerintah tidak memiliki data yang benar-benar akurat. Valisitas data masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi atau bantuan pemerintah, selalu diragukan. Kemudian, sikap hidup masyarakat yang sering kali ingin disebut miskin ketika bantuan pamerintah datang. Mereka yang punya upah, punya speda motor, pegang hape, merasa punya hak mendapatkan subsidi seperti tetangga-tetrangganya yang benar-benar miskin. Kebiasaan korupsi, kolusi, nepotisme masih melekat pada birokrat kita. Para pejabat yang terkait, sering kali mendahulukan kerabat, golongan, orang dekat, dalam penyaluran subsidi atau bantuan.
Dalam meluruskan jalannya subsidi Elpiji 3 kg banyak hal yang terlebih dahulu dilakukan pemerintah. Segera melakukan pedataan melalui sensus yang akurat. Data akurat itulah yang digunakan pemerintah dalam menentukan yang berhak atau tidak menerima bantuan pemerintah. Kedua, pemerintah harus benar-benar tegas dalam memberantas KKN sampai ke akar-akarnya. Masyarakat bebas KKN akan bersikap jujur, termasuk dalam menerima atau tidak menerima bantuan pemerintah. Caranya, meningkatkan pengawasan dan tindakan yang lebih tegas dan terbuka. Ketiga, dan ini paling sulit, menyejahterakan masyarakat secara merata. Masyarakat yang sejahtera, tidak lagi membutuhkan subsidi atau bantuan pemerintah. Daya beli mereka sudah lebih dari cukup. AStau justru sebaliknya, semua kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan subsidi pemerintah. Semua kepentingan sosial masyarakat dipenuhi pemerintah, seperti, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Semuanya gratis. Banyak negara yang sudah memberlakukan hal itu seperti Emiirat Arab, Brunai Darrusalam, dan sebagainya.
Mana yang akan kita pilih? ***