Digitalisasi Bisnis Perunggasan

- Selasa, 22 Maret 2022 | 14:44 WIB
illustrasi, Digitalisasi Bisnis Perunggasan (pixabay)
illustrasi, Digitalisasi Bisnis Perunggasan (pixabay)
 
Bisnis Bandung - Dewan Pakar PB ISPI (perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia), Rochadi Tawaf mengemukakan, menyelesaikan masalah kemelut  perunggasan tidak mungkin dilakukan secara konvensional. Caranya harus dilakukan dengan metode kekinian, komprehensif, terstrukur dengan dukungan kebijakan yang kondusif.
 
Pasalnya, pembenahan peta jalan, akurasi data, struktur bisnis, harmonisasi kebijakan, ketersediaan sarana produksi, rantai pasok, pola kemitraan serta segmentasi pasar, seluruhnya menjadi keniscayaan.
 
Saat ini, penyelesaian masalah perunggasan masih fokus di subsistem hulu (impor GPS, Cuting HE) dan di hilir (harga acuan). Padahal di tingkat budi daya, pemerintah perlu melakukan tindakan emerjensi menyelamatkan ribuan peternak rakyat mandiri yang terlanjur bangkrut.
 
 
Namun, faktanya pemerintah tidak memiliki cukup data yang akuntabel. Faktanya, data yang digunakan sebagai dasar kebijakan malah menjadi kontroversi antara dua kementrian.
 
Inilah salah satu contoh faktor penyebab, banyaknya kebijakan gagal, karena menggunakan data yang tidak akuntabel. Disisi lain, Permentan nomor 13/2017 telah mengamanatkan pembinaan dan pengawasan kemitraan peternak, yang harus ditindak lanjuti di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 
Kenyataannya di tingkat daerah kebijakan ini belum dilaksanakan. Alhasil, kinerjanya pun tentu belum ada dan pastinya karut marut terus berlanjut, karena tidak ada lembaga di daerah yang menangani setiap permasalahan tersebut.
 
 
Restrukturisasi Bisnis
 
Rochadi Tawaf mengatakan, struktur bisnis perunggasan yang berlaku saat ini, menerapkan konsep sistem agribisnis. Sesuai dengan konsepnya, bahwa dalam praktek bisnisnya para pelaku bisnis akan melakukan integrasi dari hulu ke hilir untuk memperoleh efisiensi dan hasil produksinya yang berdaya saing.
 
Konsep integrasi yang dilakukan oleh para pengusaha industri padat modal, disebut sebagai peternakan unggas integrator. "Bagi peternak skala kecil yang mengikuti pola integrasi usaha ini, telah diatur dalam kebijakan tentang kemitraan.
 
 
Namun, disisi lain masih banyak peternak skala kecil yang usahanya tidak terintegrasi dengan industri, yang lazim disebut sebagai peternak rakyat mandiri", katanya kepada Bisnis Bandung (BB), di Bandung.
 
Peternakan rakyat mandiri, pada umumnya berbisnis tanpa kepastian mendapatkan jaminan ketersediaan sarana produksi dan pasar.
 
Sementara itu, kondisi sebaliknya terjadi pada usaha peternakan integrator yang mendapatkan jaminan ketersediaan sarana produksi dan pasar dari perusahaan intinya. 
 
Untuk itulah, dalam rangka meningkatkan daya saing peternakan rakyat mandiri diperlukan kehadiran negara dalam kasus ini.
 
Layaknya pola bisnis perunggasan yang dilakukan integrator. BUMN/BUMD harus mampu hadir dalam menyediakan sarana produksi dan pasar bagi peternak rakyat/mandiri.
 
Sehingga, produknya mampu berdaya saing dengan peternak unggas lainnya. Oleh karenanya, kehadiran BUMN/BUMN dalam merestrukturisasi binis peternakan rakyat mandiri merupakan keniscayaan.
 
 
Digitalisasi
 
Rochadi Tawaf yang juga menjabat sebagai Penasehat PP PERSEPSI (Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indoensia) itu mengutarakan, dalam upaya keluar dari persoalan yang terjadi pada industri perunggasan, belum cukup jika hanya terjadi restrukturisasi pada bisnis peternakan rakyat mandiri.
 
Pasalnya, di era digital saat ini, telah terjadinya perubahan paradigma bisnis. Perubahan yang tengah dan telah terjadi adalah pola produksi yang semula “produk masal” kini ke produk berkualitas siap saji.
 
Selain itu, perubahan pasar off line (pasar konvensional) ke on line (pasar virtual), pola bayar yang semula menggunakan tenggang waktu bayar (term of payment) pada pasar konvensional, menjadi bayar dimuka (Cash before dilevery) pada bisnis virtual.
 
 
Semua perubahan yang terjadi di era digital saat ini harus mampu menginspirasi untuk terjadinya transformasi bisnis perunggasan menuju bisnis masa depan.
 
Smart Farming, merupakan jawaban atas tuntutan transformasi perunggasan sesuai dengan revolusi industri 4.0, sehingga ekosistem bisnisnya akan mampu meminimalisasi kecurangan, kesalahan maupun kerugian yang mungkin akan terjadi.
 
Smart farming atau bisnis pintar peternakan unggas adalah bisnis yang menggunakan platform, terkoneksi melalui perangkat digital ke berbagai aktivitas yang terkait dengan bisnis perunggasan.
 
Mulai dari subsistem pra produksi, budi daya sampai pasca produksi, dan juga terkoneksi kepada lembaga pemerintah atau dengan kata lain seluruh yang terlibat dalam rantai pasok dan kebijakan pemerintah menggunakan platform.
 
Sistem ini akan bekerja secara digital dimana jika terjadi kecurangan bisnis, atau laporan palsu, atau salah satu sub sistem nya tidak bekerja dengan baik maka keputusannya pun secara langsung dapat dieksekusi dalam waktu itu juga (real time).
 
 
Misalnya, standar kualitas pakan yang diberikan peternak ternyata berbeda dengan kontrak, secara otomatis akan terdeteksi.
 
Demikian juga laporan importasi Jagung atau GPS yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan akan langsung terditeksi, sebab semua instansi dan lembaga yang terlibat terkoneksi dengan binis ini. Sehingga pemerintah akan dengan cepat dapat mengambil keputusannya.
 
Kiranya transformasi perunggasan nasional menuju digitalisasi industrialisasi perunggasan berbasis IoT (internet of think) akan mampu menjawab masalah dan kendala karut marut bisnis perunggasan selama ini, pungkasnya kepada BB.***

Editor: Us Tiarsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ingin Hemat? Saatnya Beralih Ke Motor Listrik

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB

IA-ITB Tanggap Darurat Bencana gempa Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 21:40 WIB

Meningkatnya Industri Manufaktur Indonesia

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB

8 Momen Seru Gala Dinner KTT G20 Yang Tak Terlupakan

Kamis, 17 November 2022 | 17:00 WIB
X