Eks Wamenlu Ungkap Kelemahan Diplomasi RI, Singgung Strategi Presiden Prabowo

bisnisbandung.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyoroti sejumlah kelemahan dalam pendekatan diplomasi Indonesia, terutama dalam merespons dinamika global dan hubungan dengan negara besar.

Ia menilai Indonesia perlu lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan luar negeri, khususnya agar tidak menimbulkan kesan terlalu mengikuti kepentingan Amerika Serikat.

Sikap diplomasi yang terlalu akomodatif dinilai berisiko melemahkan posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

Selain itu, upaya Indonesia untuk mengambil peran sebagai mediator dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat juga dinilai belum efektif.

Baca Juga: Di Balik Klaim Trump, Eks Dubes RI untuk Iran Ungkap Realita Kekuatan AS di Selat Hormuz

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan kurang tepat dari sisi metode, sehingga berpotensi menimbulkan kesan kurang profesional di mata pihak-pihak terkait.

Dari sisi kredibilitas, Indonesia juga dinilai belum memiliki tingkat kepercayaan yang cukup kuat dibandingkan negara lain seperti Pakistan, yang selama ini dinilai lebih konsisten menjaga komunikasi dan hubungan dengan kedua pihak yang berkonflik.

Dalam konteks kebijakan luar negeri yang lebih luas, Dino juga menyoroti arah strategi Presiden Prabowo Subianto.

Ia melihat adanya kecenderungan untuk memperluas peran Indonesia di tingkat global, termasuk menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan besar seperti Rusia dan negara-negara Barat.

Baca Juga: VIRAL! Pidato Lama Jim Carrey Bongkar Rahasia Kesadaran : Benarkah Ia Sudah “Bangun” dari Realitas?

Namun demikian, ia menilai langkah tersebut perlu diimbangi dengan fokus yang lebih kuat pada kawasan regional, khususnya Asia Tenggara.

“Makanya yang paling penting dilakukan oleh Presiden adalah mengurus Asia Tenggara,” jelasnya dilansir dari YouTube Merdekadotcom.

“Ada persepsi bahwa Presiden Prabowo tidak banyak memberi perhatian terhadap Asia Tenggara dan lebih banyak ingin menjadi pemain global, yang sebenarnya sah-sah saja. Tapi kita sangat terbatas di level global,” imbuhnya.

Baca Juga: Simpang Siur Pengadaan Motor Listrik Rp897 Miliar, BGN dan Kemenkeu Beda Versi