Baca Juga: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Bantah Longgarkan Izin: Saya Baru Menerbitkan 4 PBPH
Evaluasi ini dipandang penting untuk menilai kemungkinan adanya unsur pelanggaran atau korupsi dalam proses pemberian izin lingkungan.
Isnur menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap pejabat yang sebelumnya menangani pengawasan lingkungan, terutama mengingat sejumlah pernyataan dan tindakan mereka dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum yang kuat dan transparan.
Selain persoalan hutan, YLBHI mengingatkan bahwa krisis iklim menjadi ancaman yang semakin nyata bagi Indonesia.
Aktivitas industri yang melepaskan polutan ke udara dianggap memperburuk kondisi iklim nasional. Jika dibiarkan, berbagai bentuk bencana, termasuk badai siklon, berpotensi semakin sering terjadi di berbagai wilayah, tidak hanya di Sumatera.***
Baca Juga: Bencana Akibat Kebijakan Pemerintah, Pengamat Sebut Prabowo Harusnya Tetapkan Bencana Nasional