bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai bencana besar di Sumatera dan Aceh membuka paradoks antara solidaritas masyarakat dan lambannya respons pemerintah.
Ia menyoroti bagaimana publik mampu bergerak cepat menghimpun bantuan, sementara pemerintah dinilai masih ragu dalam menentukan status bencana nasional.
Dalam perbincangan tersebut, Rocky mengapresiasi langkah Ferry Irwandi, yang menurutnya berhasil menunjukkan kuatnya kepedulian masyarakat sipil.
Baca Juga: Sepekan Lebih Banjir dan Longsor, Bantuan Belum Merata dan Evakuasi Terkendala
“Masyarakat dengan sukarela menyumbang saudara Ferry Irwandi dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya, miliaran rupiah masuk,” ungkapnya dilansir dari YouTube Rocky Gerung Official.
“Itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tetap ada dalam masyarakat sipil. Tuh. Sebaliknya pemerintah tidak peduli dengan kesosialan manusia, tuh,” lugasnya.
Donasi yang mengalir deras dalam waktu singkat dianggap menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan masih hidup di tengah warga, meski negara dinilai belum memberikan kepastian kebijakan yang tegas.
Baca Juga: Amnesty International Desak Pemerintah Naikkan Status Bencana Aceh-Sumatera Jadi Bencana Nasional
Rocky menilai situasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat justru lebih sigap daripada negara dalam upaya penanganan bencana.
Ia menilai publik bergerak karena menyadari ancaman langsung bagi sesama, sementara pemerintah dinilai terhambat oleh pertimbangan birokratis dan konsekuensi anggaran jika menetapkan status bencana nasional.
Selain solidaritas publik, Rocky menyinggung akar masalah terkait kerusakan lingkungan yang menurutnya dipicu oleh dominasi oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia menilai banyak program rehabilitasi hutan tidak diarahkan pada konservasi sebagaimana mestinya, namun justru kembali memberi ruang bagi kepentingan bisnis.
Kondisi tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekologis yang akhirnya menimbulkan bencana berulang.
Rocky juga memandang kemarahan publik sebagai respons alami atas ketidakpastian pemerintah dalam memberikan jaminan bahwa upaya reboisasi dilakukan untuk kepentingan alam dan masyarakat adat, bukan untuk kepentingan swasta.
Artikel Terkait
Akses Terputus dan Stok Pangan Menipis, Sejumlah Wilayah Terdampak Banjir Sumut Masih Terisolasi
Pengamat Tata Kota Tegaskan Kerusakan Lingkungan Jadi Akar Masalah Banjir Besar di Sumatera dan Aceh
Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Tuai Sorotan, Greenpeace Desak Pemerintah Mereview Izin-Izin Konsensi
Sepekan Lebih Banjir dan Longsor, Bantuan Belum Merata dan Evakuasi Terkendala