Usman Hamid Sentil Ketidakseriusan Pemerintah, Menteri dan Kepala Penanggulangan Bencana Bukan Ahli Dibidangnya

bisnisbandung.com - Amnesty International Indonesia menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menangani bencana maupun mengelola hutan dan lingkungan.

Kritik ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah untuk memperkuat langkah mitigasi dan respons darurat, terutama setelah serangkaian bencana besar melanda sejumlah wilayah.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penanganan pemerintah masih jauh dari memadai meski telah disebutkan bahwa pengerahan sumber daya nasional dilakukan secara masif.

Baca Juga: Menteri Lingkungan Panggil Delapan Perusahaan Diduga Berkontribusi dalam Kerusakan Lingkungan

“Jadi menteri-menteri ini banyak yang bukan ahlinya. Menteri Kehutanan bukan ahlinya. Menteri Lingkungan Hidup bukan ahlinya,” tegasnya dilansir dari youtube Kompas TV.

“Kepala Penanggulangan Bencana bukan ahli di bidangnya. Dan meremehkan situasi ini dari awal. Jadi tidak ada rasa kedaruratan, tidak ada sense of urgency, sense of crisis untuk menyelamatkan dan mengevakuasi warga,” terusnya.

Ia menilai sejumlah pejabat hanya melakukan tindakan simbolis yang tidak mencerminkan kerja nyata di lapangan dan tidak berkontribusi pada percepatan penanganan bencana.

Menurut Usman Hamid, lemahnya penanganan terjadi karena beberapa kementerian strategis dipimpin oleh pejabat yang bukan ahli di bidangnya.

Baca Juga: Tolak Bantuan dari Koorporasi Perusak Lingkungan, Bupati Samosir Dinilai Sangar dan Cerdas

Minimnya pemahaman teknis disebut berdampak pada buruknya koordinasi, rendahnya kewaspadaan, hingga tidak munculnya rasa darurat yang seharusnya menjadi prioritas dalam situasi krisis.

Usman Hamid juga menyoroti sikap pemerintah yang dianggap meremehkan situasi pada tahap awal.

Kondisi lapangan yang jauh lebih buruk mulai dari infrastruktur rusak, gangguan komunikasi, hingga padamnya listrik menunjukkan bahwa bencana tidak ditangani dengan pendekatan krisis yang memadai.

Organisasi HAM internasional itu meminta pemerintah segera menetapkan status darurat nasional serta membuka kemungkinan menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Jalan Sumut Berlarut, MAKI Gugat KPK Lewat Praperadilan