Bisnisbandung.com - Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti fenomena saling ejek antarpendukung pemerintah dan oposisi yang makin ramai di media sosial (Medsos).
Istilah ‘penjilat’ dan ‘tukang nyinyir’ kini menjadi label baru yang memanaskan ruang publik pasca-Pemilu 2024.
“Belakangan ini publik di Medsos gampang banget ngelabeli orang. Kalau dukung pemerintah disebut penjilat, kalau kritik kebijakan disebut tukang nyinyir atau barisan sakit hati,” kata Adi dalam tayangan youtubenya.
Baca Juga: BP BUMN Fokus Regulasi, Pengelolaan Diserahkan ke Danantara
Menurut Adi fenomena ini bukan hal baru.
Dari era ‘cebong vs kampret’ di Pemilu 2014 hingga istilah ‘penista agama vs pembela agama’ di Pilkada DKI 2017 masyarakat selalu terbagi dalam dua kubu ekstrem yang saling merendahkan.
“Ini yang dalam komunikasi politik disebut name calling sebutan dengan nada merendahkan dan pejoratif untuk menstigma pihak lain,” ujarnya.
Adi menjelaskan kelompok yang pro-pemerintah kerap dituding penjilat karena dianggap menikmati kekuasaan lewat jabatan komisaris, menteri, hingga kepala lembaga.
“Kalau ada yang diangkat jadi komisaris, wakil menteri, atau pejabat publik, langsung dituduh penjilat. Padahal itu hal lumrah dalam politik. Namanya juga kompetisi, siapa yang menang, dia berhak dapat privilege,” tegas Adi.
Sementara itu pihak yang rajin mengkritik pemerintah sering diserang balik sebagai barisan sakit hati, gagal move on, atau penggonggong politik istilah yang belakangan juga dikaitkan dengan kelompok 16% (pemilih Ganjar-Mahfud) dan 24% (pemilih Anies-Cak Imin).
“Padahal belum tentu mereka benci mungkin hanya memberi masukan atau mengoreksi kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat,” lanjutnya.
Adi menilai masyarakat Indonesia kini terlalu reaktif dalam membagi pandangan politik secara hitam putih.
“Kalau memuji program pemerintah seperti MBG (Makan Bergizi) dibilang penjilat, kalau mengkritik dianggap nyinyir. Ini kebiasaan buruk yang seharusnya diakhiri,” katanya.
Baca Juga: Tidak Ada Negosiasi dengan Israel, Kapal Global Sumud Flotilla dan Aktivis Kemanusiaan Dibajak Paksa