Selain itu, ia menyinggung fakta bahwa sejumlah RUU penting yang diharapkan publik, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat, masih tertunda selama bertahun-tahun.
Sebaliknya, sejumlah undang-undang yang menuai penolakan justru disahkan dengan cepat. Kondisi ini memperkuat persepsi negatif bahwa DPR tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Bagi Virdian dan banyak anak muda, penolakan terhadap tunjangan besar DPR adalah bentuk protes atas kinerja yang belum sepadan.
Ia menegaskan bahwa tanpa transparansi dan perbaikan sistem, kepercayaan publik terhadap DPR akan sulit dipulihkan, berapapun besaran gaji dan fasilitas yang diterima wakil rakyat.***
Baca Juga: DPR Ikut Berduka, Puan Tegas: Kasus Kematian Ojol Affan Harus Diusut Tuntas!