bisnisbandung.com - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memaparkan bahwa proses rekrutmen direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini dilakukan secara profesional tanpa campur tangan Presiden.
Mekanisme ini diklaim sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan BUMN berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Yang pertama apa perlu kami sampaikan juga ke masyarakat dan ini saya bicara apa adanya sebagai seorang profesional yang diminta untuk mengelola, dan antara penunjukan daripada direksi hari ini itu, Pak, tidak satu pun diintervensi oleh Presiden,” bebernya dilansir dari youtube CNN Indonesia.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Video Call Dedi Mulyadi, Kompak Tolak 100% Keramba Jaring Apung di Pangandaran
Dony menjelaskan, pemilihan direksi dilakukan melalui tim khusus yang menjalankan proses assessment menyeluruh.
Proses ini didasarkan pada kajian fundamental bisnis masing-masing perusahaan, sehingga kandidat yang dipilih sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap BUMN.
Dengan cara ini, manajemen diharapkan mampu menghadapi tantangan dan melakukan transformasi bisnis secara tepat sasaran.
“Saya bisa sampaikan demikian kepada rakyat Indonesia juga bahwa komitmen Presiden untuk perusahaan-perusahaan BUMN ini dirunning secara profesional itu ditunjukkan bahwa saya bersaksi tidak satu pun diintervensi oleh Presiden,” tegasnya.
Baca Juga: Anak Muda Siap Gantikan Komisaris, Prabowo Tegas Soal Tantiem BUMN
Sebagai contoh, transformasi pada Semen Indonesia dilakukan dengan memperbaiki strategi penjualan dan distribusi.
Permasalahan utama yang ditemukan ada pada sisi pemasaran, sehingga diputuskan untuk merekrut profesional dengan pengalaman di bidang ritel dan distribusi.
Pendekatan ini menghasilkan perubahan signifikan, termasuk pemantauan distribusi produk hingga ribuan toko.
Dony menambahkan, hingga kini sudah lebih dari seribu perusahaan BUMN yang menjalani proses assessment, namun baru sekitar setengahnya yang berhasil ditangani.
Baca Juga: Prabowo Klaim MBG Sentuh 20 Juta Penerima, Ekonom: Perlu Dicek Lagi Datanya