bisnisbandung.com - Guru Besar Kajian Asia University of Melbourne, Vedi R Hadiz, menilai kasus gejolak politik di Kabupaten Pati bukan semata persoalan personal kepala daerah, tetapi bagian dari masalah sistemik yang melekat pada penerapan desentralisasi di Indonesia.
Menurutnya, sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan pada 2001, tujuan awalnya adalah mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat lokal.
Namun, dalam praktiknya, kewenangan dan sumber daya yang dialihkan dari pusat ke daerah justru melahirkan fenomena “raja-raja kecil” di tingkat lokal.
Baca Juga: OPD Terbaik Pemprov Jabar Dapat Hadiah Spesial, Dedi Mulyadi: Kursus di Korea Menanti
“Nah, tujuannya itu supaya pemerintah daerahnya itu lebih dekat kepada masyarakat lokal.
Tapi sebenarnya yang terjadi bukannya itu,” ujarnya dilansir dari youtube Kompas TV.
“Untuk sebagian besar yang terjadi adalah munculnya raja-raja kecil di tempat-tempat lokal tersebut,” terusnya.
Korupsi, nepotisme, dan perilaku politik arogan yang dulu terpusat di Jakarta kini banyak direplikasi di daerah.
Baca Juga: Adi Prayitno Analisis Pertemuan Gibran dan Try Sutrisno Bisa Tenangkan Publik
Vedi menjelaskan bahwa tren ini semakin kompleks dengan perubahan arah kebijakan pemerintahan pusat.
Ia menyoroti bahwa sejak era Presiden Joko Widodo, dan semakin dipercepat di masa Presiden Prabowo Subianto, desentralisasi mengalami kemunduran.
Proyek Strategis Nasional (PSN) banyak dilaksanakan tanpa melibatkan pemerintah daerah, sehingga mengurangi peran dan pengaruh kepala daerah.
“Kita lihat bahwa yang disebut tadi PSN, proyek strategis nasional, itu kan sebagian besar dilaksanakan tanpa input dari pemerintah lokal. Akibatnya raja-raja kecil itu enggak makan. Lalu mereka marah kepada yang pusat gitu,” jelasnya.
Nah, yang terjadi di masa Prabowo ini adalah bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik di pusat itu semakin dipertajam.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,12% di Triwulan II, Awalil Rizky: Data BPS Perlu Diuji