Kondisi ini memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah yang merasa terpinggirkan.
Lebih jauh, Vedi memandang bahwa pemerintahan saat ini tengah mengonsolidasikan kekuatan ekonomi dan politik di tingkat pusat.
Proses ini, menurutnya, berpotensi mengikis berbagai capaian reformasi, termasuk desentralisasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kebebasan akademik.
Pandangan tersebut menempatkan kasus Pati sebagai cerminan dari persoalan yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Perbaikan dinilai tidak cukup hanya menyoroti perilaku individu kepala daerah, tetapi juga memerlukan reformasi struktural agar desentralisasi dapat berjalan sesuai tujuan awalnya.***
Baca Juga: Prof. Hikmahanto Ingatkan Risiko Indonesia Terjebak dalam Strategi Mossad
Artikel Terkait
Heboh! Protes Warga Pati Kenaikan PBB 250%, Bupati Sebut Ini Kondisi Mendesak
Tuai Protes Keras, Bupati Pati Kekeh Naikkan PBB di 250%, Pengamat Kebijakan Publik Beri Kritik
Bupati Pati Batalkan Kenaikan Pajak Tapi Demo Warga Tak Reda, Ini Kata Pakar Bivitri
Heboh Pajak PBB Naik 250% di Pati! Adi Prayitno Bongkar 3 Biang Kerok Kontroversi
Bupati Pati Dituntut Mundur, Benarkah Murni Gejolak Warga? Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara
Bupati Pati Sudewo Tegas! Tolak Mundur Meski DPRD Ajukan Hak Angket